EKSPOSKALTIM.COM - Upaya Direktur Penyidikan KPK Aris Budiman untuk terbuka kepada Pansus Hak Angket dan publik, justru dianggap sebagai pelanggaran oleh pimpinan komisi antirasuah tersebut.

Padahal apa yang dijelaskan oleh mantan kapolres Pekalongan itu di Gedung DPR, Selasa (29/8/2017), telah membukakan mata masyarakat kondisi sebenarnya di internal KPK.

Namun langkah Aris Budiman itu justru dianggap oleh Ketua KPK Agus Rahardjo sebagai sebuah pelanggaran. KPK selama ini memang tengah mengajukan gugatan perihal keabsahan Pansus Hak Angket ke Mahkamah Konstitusi.

"Bentuk pelanggaran apa pun kita mempunyai peraturan," kata Agus di gedung KPK, Jl Kuningan Persada, Jakarta Selatan, Rabu (30/8).

Menurut Agus penegakan aturan di lingkungan internal dilakukan dengan menggelar sidang Dewan Pertimbangan Pegawai (DPP) atas tindakan Aris hadir di RDP (rapat dengar pendapat) Pansus Hak Angket.

Padahal dalam RDP tersebut, Aris sama sekali tidak menyebut nama kolega atau pimpinan KPK sama sekali.

Kini pimpinan KPK tengah menunggu hasil dari sidang yang terdiri atas seluruh eselon I, deputi, sekjen, biro hukum, dan pengawasan internal di komisi antirasuah itu.

Baca juga: Dugaan Korupsi Eskalator Gedung Dewan, Sudah Rp 670 Juta Kerugian Negara Dikembalikan

"Hasilnya belum dilaporkan kepada kami. Pasti kami mengikuti langkah itu bagaimana rekomendasinya. Kalau memang diperlukan, pemeriksaan berikutnya terhadap yang bersangkutan," ucap Agus

Aris Budiman sendiri hadir setelah diundang oleh Pansus Hak Angket. Namun atas undangan itu, Agus Rahardjo mengaku tidak menerima tembusan surat dari Pansus.

"Kami mencoba untuk memanggil yang bersangkutan, tapi kelihatannya yang bersangkutan telah meninggalkan tempat. Kemudian kita dengar yang bersangkutan di DPR,” kata Agus.

Keterangan yang diberikan Aris Budiman selama di RDP memang banyak merugikan KPK. Ibaratnya Aris Budiman telah membuka borok KPK sendiri.

Bagi koleganya, tentu tidak suka jika aibnya dibuka. Namun bagi anggota Pansus, keterangan Aris tentunya sangat bermanfaat guna mengevaluasi kinerja KPK selama ini.