EKSPOSKALTIM, Mahulu - Ketua DPRD Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), Novita Bulan, mengungkapkan bahwa jumlah pegawai yang setiap tahunnya mengalami peningkatan, membuat kebutuhan belanja pegawai Kabupaten Mahulu terbilang cukup tinggi saat ini.
"Memang belanja pegawai kita cukup tinggi, terutama untuk pegawai kontrak yang sempat kita bahas pada waktu lalu. Untuk kebutuhan administrasi TKK saja diperkirakan hampir 200 miliar, belum lagi pembayaran gaji yang harus ditanggung," Kata Novita kepada eksposkaltim, melalui via telepon selular, Rabu (14/12) siang.
Overloadnya jumlah TKK, menurut Novita tidaklah menjadi polemik jika hal tersebut sesuai dengan kebutuhan yang ada. Namun yang jelas kata dia, pemerintah akan melakukan pembenahan melalui proses perekrutannya untuk menutupi hal itu.
"kita harus lihat, overload yang terjadi itu sesuai kebutuhan atau tidak. Kalaupun terjadi telah sesuai kebutuhan itu tidak menjadi masalah. Contoh saja tenaga guru dan perawat sampai sekarang masih belum cukup, padahal dilakukan penambahan setiap tahun," pungkasnya.
Disinggung soal upaya DPRD untuk mengatasi hal tersebut, Novita mengaku telah menyarankan bahwa titik yang harus dibenahi adalah kualitas tenaga pegawai yang harus ditingkatkan, sehingga kinerja yang ada dapat memenuhi sesuai apa yang dibutuhkan.
"Saya lebih menyarankan untuk tenaga pegawai yang masuk memiliki keahlian yang sudah disesuaikan dengan penempatan kerja nantinya. Jadi harus spesifik. Kita harapkan tenaga kontrak itu yang mengerti betul atas kerjaan yang mereka hadapi. Yang jelas untuk mewujudkan itu, kita akan lakukan uji kompetensi dalam perekrutannya," ungkapnya.
Terkait soal pemangkasan tunjangan pegawai sebagai bentuk rasionalisasi tingginya belanja pegawai, Novita menyampaikan bahwa belum ada wacana untuk sampai ketahap tersebut, seperti halnya yang dilakukan beberapa daerah lain.
"kita belum ada wacana untuk pemangkasan tunjangan atau gaji pegawai. Tapi kita tetap kasi masukan kepada PU fraksi di pusat untuk tetap memperhitungkan beban bobot kerja sudah sesuai atau tidak. Yang jelas melalui evaluasi kinerja pegawai, kalau hal itu memang dibutuhkan kita bisa lakukan seperti yang terjadi di daerah lain," tutupnya.(Adv)
