EKSPOSKALTIM, Mahulu - Sebagai daerah otonomi baru, tak dapat dipungkiri jika masih banyak yang harus dikembangkan di Kabupaten Mahakam Ulu (Mahulu), khususnya dari sektor pembangunan yang menjadi sektor prioritas.
Melihat hal tersebut DPRD Mahulu sedang gencarnya melakukan lobi ke pemerintah pusat untuk mendapat dana tambahan, seperti yang diungkapkan Ketua DPRD Mahulu Novita Bulan.
Novita mengatakan, untuk pembangunan di Mahulu sendiri memang masih mengalami kekurangan dari segi anggaran, tetapi pihak DPRD akan terus berupaya untuk menyuarakan ini ke pusat, karena pembangunan yang menjadi prioritas.
"kami dari pihak DPRD sendiri akan terus mendukung untuk menyuarakan hal ini kepada pemerintah pusat. Salah satu strategi kami biasanya membawa perwakilan SKPD terkait bersama DPRD untuk membantu menyuarakan apa yang menjadi prioritas di Mahulu," kata kepada eksposkaltim melalui via telepon seluler, Kamis (15/12) siang.
Novita menambahkan, salah satu hasil dari kerja keras DPRD bersama Pemerintah kabupaten (Pemkab) adalah meningkatnya Dana Alokasi Transfer (DAK) dibandingkan tahun sebelumnya, yang saat ini akan dialokasikan sesuai dengan usulan yang ada.
"Ditahun ini DAK kami meningkat menjadi 104 miliar dibandingkan tahun sebelumnya sebesar 79 Miliar. Sedangkan DAK fisik dan non fisik meningkat sebanyak 30 persen yang semula 9,144 miliar. Sama halnya dengan dana BANQ yang juga mengalami peningkatan," paparnya.
Hanya saja kata Novita, pihak DPRD masih mengalami kendala-kendala seperti menyusutnya dana transfer di tahun 2017, sehingga hanya bisa mengcover program dan kegiatan yang bersifat urgent, sementara kebutuhan belanja cukup tinggi.
"iya memang harus butuh kerja keras untuk mendapat dana-dana yang lain, ada yang meningkat ada juga yang menurun. Contoh kecil seperti usulan untuk pembangunan sumber air minum yang kita ajukan seratus sekian miliar, tetapi tidak sebesar itu yang kita dapat. Maka dari itu, kami DPRD akan terus mengupayakan untuk dapat diperhatikan oleh pemerintah pusat, terlebih Mahulu adalah Beranda NKRI," tutupnya.(Adv)
