EKSPOSKALTIM , Bontang – Sony Suwito Adicahyono resmi dilantik sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Bontang, Kamis (1/10/2026), di Pendopo Rumah Jabatan Wali Kota Bontang.

Pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan dipimpin langsung Wali Kota Bontang Neni Moerniaeni.

Sony mengucapkan sumpah jabatan dan ikrar untuk menjalankan tugas sesuai peraturan-undangan serta menghindari segala bentuk perbuatan tercela.

Sebelum dipilih melalui proses seleksi terbuka, Sony menjabat sebagai Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kota Bontang. Ia menggantikan Akhmad Suharto yang memasuki masa purna tugas per 1 Oktober 2026.

Dalam arahannya, Neni meminta Sony segera mencantumkannya secara maksimal untuk kepentingan masyarakat dan menjadi poros koordinasi birokrasi.

“Selamat kepada Pak Sony, selamat bekerja yang maksimal demi kesejahteraan masyarakat,” ujar Neni.

Neni tekanan agar Sekda bersama seluruh kepala organisasi perangkat daerah (OPD) tanggap terhadap permasalahan riil di lapangan dengan pendekatan yang humanis dan responsif.

“Jadi, untuk Sekda dan semua kepala OPD, tolong HP-nya 24 jam,” tegasnya.

Menurut Neni, komunikasi yang harmonis menjadi kunci menjalankan roda pemerintahan.

Ia menilai Sony selama ini memiliki komunikasi yang baik dengan jajaran aparatur sipil negara (ASN), sehingga diminta membangun tim kerja yang kondusif, transparan, dan akuntabel dari tingkat kota hingga kelurahan.

“Saya ingin agar seluruh jajaran Pemerintah Kota Bontang menjadikan Sekretaris Daerah sebagai poros koordinasi dan pengendalian birokrasi,” tandasnya.

Fokus Tuntaskan APBD 2026 dan Antisipasi Fiskal 2027

Usai dilantik, Sony langsung menyiapkan langkah kerja. Pada penghujung tahun 2026, fokus utamanya adalah merencanakan dan memastikan target anggaran tahun 2026 tuntas hingga Desember.

“Maka dalam tempo dekat ini pasti yang akan kita lakukan mengalirkan kembali dari perencanaan sudah sampai mana,” ujarnya.

Ia menyebut mendapat Arah untuk mengorkestrasi seluruh perangkat daerah agar program yang telah ditetapkan pada tahun 2026 tercapai. Terlebih, APBD Perubahan saat ini masih dalam proses evaluasi Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur.

“Pemerintah daerah akan memprioritaskan penyelesaian APBD 2026. Setelah proses evaluasi APBD Perubahan selesai, seluruh program kepala daerah yang telah ditetapkan untuk tahun berjalan akan segera dijalankan dan dituntaskan,” ungkapnya.

Selain mengejar target 2026, Sony juga dihadapkan pada permasalahan fiskal untuk anggaran tahun 2027, terutama terkait dana kurang bayar transfer dari pemerintah pusat sekitar Rp402 miliar.

Sony menyebut pemerintah daerah telah menerima informasi dari Kementerian Keuangan mengenai alokasi transfer untuk tahun 2027, namun dana kurang bayar tersebut tidak dialokasikan seluruhnya.

"Ini kan kebijakan pusat yang tidak bisa diintervensi karena itu murni kebijakan pusat dan sudah ditetapkan. Memang untuk alokasi yang kurang bayar yang Rp402 miliar itu tidak semuanya ada. Jadi hanya sedikit sekali," jelasnya.

Kondisi tersebut membuat pemerintah daerah harus melakukan efisiensi. Proyeksi anggaran 2027 yang sebelumnya berada di kisaran Rp2 triliun berpotensi bergeser menjadi sekitar Rp1,6 triliun.

Untuk mengantisipasi keterbatasan fiskal, Pemkot Bontang akan memaksimalkan peluang mendapatkan dukungan anggaran dari pemerintah pusat melalui kementerian.

“Kami akan memaksimalkan upaya untuk mendapatkan alokasi anggaran dari kementerian. Kami sedang mengumpulkan dokumen-dokumen yang telah siap secara perencanaannya,” ujarnya.

Sejumlah sektor prioritas yang akan digunakan antara lain pendidikan, kesehatan, hingga perumahan.

“Baik dari bidang pendidikan, kesehatan, yang besar-besar khususnya akan kita bawa ke kementerian. Bunda siap memimpin roadshow ke sana,” ujarnya.