EKSPOSKALTIM.com, Kutim - Pemutusan hubungan kerja (PHK) oleh PT. Anugerah Energitama kepada 400 buruh harian lepas (BHL) pada Maret lalu mengundang rasa kecewa Ketua DPRD Kutai Timur (Kutim) Mahyunadi. Pasalnya, PHK diberikan lantaran sejumlah buruh menuntut haknya.

Politisi Partai Golkar tersebut meminta kepada pihak perusahaan agar menarik atau mempekerjakan kembali buruhnya sebagaimana mestinya, serta memenuhi hak para buruh seperti yang tertuang dalam undang-undang ketenagakerjaan.

Baca juga: PT Pupuk Kaltim Terima Klaim Asuransi Marine Cargo Senilai Rp 2,73 Miliar

"Kalau bisa jangan di PHK, sebagian besar mereka ber-KTP Kutim, takutnya akan berimbas pada pemberian hak suara pemilu besok," jelasnya saat usai melakukan rapat dengar pendapat (Hearing), Senin (25/3) lalu.

Mahyunadi menyebutkan pihaknya juga sudah mengundang pihak PT. AE untuk hadir dalam hearing di ruang rapat satu, kantor DPRD Kutim, di kawasan Bukit Pelangi. Namun yang diundang tidak datang pada hari itu.

Baca juga: Tingkatkan Sektor Pariwisata, Samarinda - Maratua Akan Terhubung Udara

"Ketidakhadiran perwakilan dari PT. AE, bukti bahwa mereka tidak mempunyai itikad baik, sementara pihak Disankertrans Kaltim, Disnakertrans Kutim, Buruh, Polres dan pihak lainnya hadir di hari itu, bukankah itu gambaran bahwa mereka tidak mejalankan hak dan kewajibannya sedangkan lembaga besar (DPRD) sudah mengundangnya dengan baik," ungkapnya.

Akibat dari PHK tersebut, kini 400 buruh PT. AE harus turun ke jalan untuk bertahan hidup, dan sebagian buruh mengambil upah harian di kebun pribadi warga.(adv)