PORTAL BERITA ONLINE NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE BERANI BEDA..!! MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

28 Ribu Anak Terlantar di Kaltim, Persoalan Perwalian Hambat Akses Pendidikan

Home Berita 28 Ribu Anak Terlantar Di ...

Sebanyak 28 ribu anak terlantar di Kalimantan Timur terancam kehilangan akses pendidikan karena terganjal administrasi perwalian dan Nomor Induk Kependidikan (NPK).


28 Ribu Anak Terlantar di Kaltim, Persoalan Perwalian Hambat Akses Pendidikan
ILUSTRASI — Seorang anak terlihat beraktivitas di jalanan. Pemenuhan hak pendidikan, kesehatan, dan pengasuhan anak terlantar menjadi perhatian Pemprov Kaltim bersama Kejati Kaltim. Ekspos/Sintya

EKSPOSKALTIM, Samarinda – Pemenuhan hak anak terlantar di Kalimantan Timur (Kaltim) masih menghadapi persoalan mendasar, mulai dari administrasi perwalian hingga akses terhadap pendidikan dan layanan kesehatan. Dari sekitar 28 ribu anak terlantar yang tercatat di Kaltim, pendataan terhadap anak-anak yang belum memiliki wali dan belum memperoleh hak pendidikan menjadi pekerjaan yang perlu dituntaskan pemerintah daerah.

Persoalan tersebut menjadi salah satu isu strategis yang dibahas dalam agenda penyampaian isu strategis daerah sekaligus penandatanganan perjanjian kerja sama (PKS) antara Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim, pemerintah kabupaten/kota se-Kaltim, dan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Kaltim beserta Kejaksaan Negeri se-Kaltim di Pendopo Odah Etam, Kantor Gubernur Kaltim, Selasa (17/11).

Kepala Kejaksaan Tinggi Kaltim Chatarina Muliana menjelaskan, kerja sama tersebut mencakup tiga penandatanganan, yakni pemenuhan hak anak terlantar, kerja sama di bidang perdata dan tata usaha negara (Datun) serta pemulihan aset, dan kerja sama di bidang keperdataan. Melalui fungsi Datun, kejaksaan akan membantu pemerintah daerah menjalankan program strategis, termasuk menangani persoalan aset milik pemerintah daerah.

Namun, dalam konteks perlindungan anak, perhatian diarahkan pada pemenuhan hak anak terlantar yang selama ini belum seluruhnya mendapatkan kepastian administratif. Chatarina menegaskan, negara harus hadir untuk memastikan anak-anak tersebut memperoleh hak pendidikan, kesehatan, maupun hak-hak sosial lainnya sebagaimana dijamin konstitusi.

Salah satu persoalan yang ditemukan berkaitan dengan status perwalian. Anak-anak yang tinggal di sejumlah yayasan masih banyak yang belum diproses penetapan walinya. Padahal, keberadaan wali menjadi salah satu persyaratan untuk memperoleh Nomor Induk Kependidikan (NPK), yang dibutuhkan agar anak dapat mengakses layanan pendidikan.

"Anak-anak pada yayasan itu banyak sekali yang belum diproses perwaliannya. Sehingga kami nanti membantu proses perwaliannya," jelas Chatarina.

Proses tersebut nantinya ditempuh melalui jalur peradilan sesuai agama anak. Anak-anak beragama Islam akan melalui Pengadilan Agama, sedangkan anak-anak nonmuslim diproses melalui Pengadilan Negeri. Kejaksaan melalui bidang Datun akan membantu memfasilitasi proses tersebut.

Meski demikian, Chatarina mengingatkan bahwa penyelesaian persoalan tidak boleh berhenti setelah anak memperoleh NPK atau penetapan wali. Pemenuhan hak anak harus berlanjut pada akses nyata terhadap pendidikan, kesehatan, dan kebutuhan sosial lainnya.

Karena itu, pendataan menjadi tahapan penting untuk mengidentifikasi anak-anak yang belum memiliki NPK maupun belum memperoleh hak pendidikan. Kejati Kaltim juga membuka ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan informasi apabila menemukan anak terlantar di lingkungan sekitar yang belum mendapatkan hak-haknya.

"Silakan nanti datang ke Kejaksaan Tinggi maupun Kejaksaan Negeri di wilayah ini untuk menginfokan, memberikan data bahwa ada anak-anak di sekitar kita yang masih belum terpenuhi hak-haknya oleh pemerintah daerah. Nanti kita akan bantu untuk memfasilitasi," ujarnya.

Di sisi lain, Gubernur Kaltim Rudy Mas'ud menekankan agar kerja sama tersebut tidak berhenti pada penandatanganan dokumen. Menurutnya, anak-anak yang membutuhkan pemenuhan hak sudah menunggu langkah nyata dari para pemangku kepentingan dan pembuat kebijakan di Kaltim.

Rudy juga mendorong agar keterbatasan anggaran tidak menjadi alasan untuk menunda penyelesaian persoalan tersebut. Pemerintah daerah, kata dia, dapat membangun sinergi dengan memanfaatkan dana tanggung jawab sosial perusahaan (CSR), perusahaan daerah (perusda), serta dukungan perusahaan-perusahaan yang beroperasi di Kaltim.

"Kita pergunakan dana CSR. Kita punya perusda dan perusahaan-perusahaan yang ada di Kaltim, kita sinergi sama-sama menyelesaikan persoalan ini. Semuanya negara harus hadir di tengah-tengahnya," tegas Rudy.

Dinsos Kaltim Siapkan Pengasuhan hingga Anak Mandiri

Sementara itu, Kepala Dinas Sosial (Dinsos) Kaltim Jaya Mualimin menyebut, upaya pemenuhan hak anak terlantar juga telah berjalan melalui program pengasuhan yang melibatkan 10 kabupaten/kota di Kaltim. Program tersebut merupakan bagian dari kerja sama dengan Kejati Kaltim yang digagas melalui inisiatif Kajati Kaltim.

Dalam program ini, anak-anak mendapatkan pendampingan pengasuhan melalui bapak asuh hingga mencapai usia dewasa. Pengasuhan dirancang berlangsung sampai anak menyelesaikan pendidikan 12 tahun atau setingkat SMA dan berusia 18 tahun. Setelah dinilai mampu mandiri, anak-anak tersebut diharapkan dapat kembali kepada keluarga besarnya.

"Jadi ada bapak asuhnya, sampai mereka dewasa. Setelah itu nanti dikembalikan lagi kepada keluarga besar," jelas Jaya.

Menurutnya, pengasuhan merupakan salah satu hak anak yang harus dipenuhi, terutama bagi mereka yang kehilangan pengasuhan keluarga atau berasal dari rumah tangga tidak mampu. Anak-anak yang masih memiliki keluarga tetap berpeluang mendapatkan layanan tersebut apabila kondisi keluarganya masuk kelompok kesejahteraan terbawah, termasuk desil 1 dan 2.

Dinsos Kaltim sendiri memiliki lima panti yang berkaitan dengan pelayanan anak di bawah pengelolaan pemerintah provinsi. Jumlah penghuni di masing-masing panti rata-rata berkisar 80 hingga 100 anak. Selain panti milik pemerintah, layanan pengasuhan juga dapat diberikan melalui Lembaga Kesejahteraan Sosial (LKS) swasta.

Namun, anak-anak tidak serta-merta dimasukkan ke panti. Pengusulan calon penerima dilakukan pemerintah kabupaten/kota, kemudian ditindaklanjuti Dinsos Kaltim melalui asesmen dan wawancara untuk memastikan kondisi sosial, status keterlantaran, serta kemampuan ekonomi keluarganya.

Setelah dinyatakan memenuhi kriteria, anak dapat ditempatkan di panti sekaligus memperoleh akses pendidikan. Sekolah disesuaikan dengan jenjang dan kelas masing-masing anak, termasuk dengan memindahkan mereka ke sekolah yang berada di sekitar lokasi panti.

Jaya menambahkan, pemerintah juga membuka kemungkinan mengalihkan sebagian anak ke program Sekolah Rakyat yang menyasar keluarga dalam kelompok desil 1 dan 2. Pemindahan tersebut akan didahului asesmen dan evaluasi untuk memastikan kesesuaian kondisi anak dengan sasaran program.

"Nanti kita akan melakukan asesmen kembali, evaluasi apakah mereka bisa ditransfer ke Sekolah Rakyat. Sehingga pendidikannya juga akan terjamin," pungkasnya.


Editor : Maulana

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%
Sebelumnya :