EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Anggota Komisi III DPRD Kaltim Baharuddin Demmu menyoroti kondisi Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di Kaltim yang hanya satu orang.

Bahar menilai jika hanya satu orang PPLH lingkungan hidup di Kaltim, dipastikan akan rusak luar biasa. Seharusnya kata Politisi PAN ini, pemerintah mengangkat minimal 10 tambang diawasi satu orang PPLH.

Baca juga: Dialokasikan Rp 80 Miliar, Gubernur Bentuk Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas

"Kalau hanya satu PPLH pasti stres aja kerjaan nanti itu. Dan pasti persoalan lingkungan di Kaltim akan terabaikan. Dan persoalan persoalan lingkungan tidak pernah terangkat," kata Bahar, Selasa (12/3/2019).

Bahar menilai, dalam hal persoalan lingkungan di Kaltim pemerintah tidak peduli. "Kenapa saya katakan tidak peduli, buktinya hanya satu orang pengawas PPLH-nya. Harusnya dengan kondisi tambang dan sawit yang sering mengakibatkan persoalan lingkungan, harusnya didahulukan untuk mengakat PPLH, agar pengawasan lingkungan lebih baik,"katanya.

Bahar pun berharap kepada Gubernur Kaltim Isran Noor mencarikan solusi secepatnya terhadap persoalan tersebut. Misalnya, kata dia, Pemprov segera melakukan perekrutan PPLH jika perekrutan PPLH adalah kewenangan Provinsi.

"Begitu juga kalau misalnya perekrutan PPLH dilakukan di pusat, harus melakukan rekrutmen PPLH."imbuhnya.

Disinggung kendala perekrutan PPLH harus adanya sertfikat, Bahar mengaku bukan alasan.

"Kalau tidak ada sertifikat kan bisa disekolahkan biar ada sertifikat. Masih karena kendala itu. Itu namanya hanya faktor kesengajaan dan memang pemerintah tidak serius menangani persoalan lingkungan," tandasnya.

Berita Terkait: Kekurangan Pengawas, DLH Kaltim Kewalahan Tangani Kasus Lingkungan

Sebelumnya diketahui, Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Kaltim mengakui kewalahan menangani kasus lingkungan di Kaltim. Pasalnya, DLH Kaltim hanya memiliki satu orang Pejabat Pengawas Lingkungan Hidup (PPLH) di Kaltim.

"Kita cukup kewalahan menangani kasus lingkungan hidup, sebab di Kaltim hanya satu orang PPLH,"kata Sekretaris DLH Kaltim, Rafidin Rizal ditemui baru-baru ini, usai rapat pansus Raperda Rencana Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup di DPRD Kaltim di Jalan Teuku Umar, Samarinda.

Rizal mengaku butuh 10 PPLH di Kaltim untuk menangani kasus lingkungan hidup di Kaltim. "Idealnya 10 orang petugas PPLH untuk menangani 10 kabupaten/kota. Tapi untuk sekarang cukup lima orang aja, sebab petugas PPLH tidak mudah dicari," katanya. (*)