Buntut maraknya laporan dugaan pungutan di sekolah, Disdikbud Samarinda godok wacana sanksi kolektif yang bisa menyeret para guru.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Penanganan pelanggaran di lingkungan sekolah di Samarinda berpotensi tidak hanya menyasar individu yang mengambil atau menjalankan kebijakan bermasalah. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda mulai mengkaji kemungkinan penerapan sanksi kolektif terhadap seluruh unsur di satuan pendidikan, termasuk guru, apabila terjadi pelanggaran yang mencederai tata kelola pendidikan.
Gagasan tersebut tidak terlepas dari munculnya sejumlah persoalan pembiayaan di lingkungan sekolah, termasuk dugaan pungutan biaya sampul rapor dan foto siswa sebesar Rp100 ribu di salah satu sekolah di wilayah Samarinda Utara. Sebelumnya, orangtua murid berinisial L mengeluhkan permintaan pembayaran tersebut, meski biaya sampul rapor semestinya telah dialokasikan melalui dana BOSP.
Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Disdikbud Samarinda, Eko Suprayetno, juga mengungkap telah menerima lima laporan dugaan pungutan dari sekolah berbeda. Kondisi ini menjadi salah satu perhatian dinas dalam mendorong pengawasan dan kepatuhan terhadap regulasi agar kebijakan yang menyimpang tidak dibiarkan berjalan tanpa koreksi dari lingkungan sekolah sendiri.
Eko mengatakan reputasi penyelenggaraan pendidikan dan profesi guru ikut dipertaruhkan ketika terjadi pelanggaran, sekalipun persoalan yang muncul mungkin terlihat sederhana dari sisi nominal. Bahkan, alasan atau tujuan baik di balik suatu kebijakan tidak dapat dijadikan pembenaran apabila pelaksanaannya melanggar ketentuan.
"Guru kan pekerjaan yang sangat mulia, jangan sampai dikotori oleh hal-hal yang tidak mulia," ungkap Eko kepada EksposKaltim.
Eko menjelaskan, penanganan pelanggaran tetap dilakukan secara bertahap, mulai dari pembinaan hingga pemeriksaan melalui mekanisme pengawasan. Apabila pelanggaran kembali terjadi, Disdikbud akan meningkatkan penanganannya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
Di luar sanksi individual terhadap pihak yang terbukti melakukan pelanggaran, Disdikbud kini turut mempertimbangkan konsekuensi kolektif. Artinya, lingkungan sekolah secara keseluruhan diharapkan memiliki tanggung jawab untuk mencegah keputusan yang bertentangan dengan aturan sebelum kebijakan tersebut dijalankan.
"Jadi, kemudian sanksi kolektifnya juga sedang kami pikirkan juga, tidak hanya kepala sekolah ataupun yang pelaku, tapi kolektif seluruhnya," ujarnya.
Meski demikian, Eko mengakui gagasan tersebut tidak bisa langsung diterapkan tanpa kajian. Aspek keadilan menjadi pertimbangan utama, terutama untuk memastikan guru atau pegawai yang tidak terlibat langsung dalam pelanggaran tidak serta-merta menerima konsekuensi yang sama.
Dia menginginkan tumbuhnya kepedulian antarguru agar tidak ada pembiaran ketika rekan sejawat maupun pimpinan mengambil kebijakan yang berpotensi melanggar aturan.
Dengan mekanisme pengawasan internal, guru diharapkan berani mengingatkan sebelum persoalan berkembang menjadi pelanggaran yang berdampak lebih luas.
Eko bahkan menggambarkan situasi ketika seorang guru mengetahui adanya kebijakan yang tidak sesuai ketentuan. Guru tersebut diharapkan tidak memilih diam dengan alasan bukan dirinya yang mengambil keputusan, melainkan ikut mengingatkan atau melaporkan apabila teguran internal tidak diindahkan.
Menurut Eko, pola pengawasan semacam itu penting agar koordinasi di lingkungan satuan pendidikan tetap terpelihara. Setiap kebijakan yang diambil sekolah seharusnya dikomunikasikan dengan baik kepada seluruh guru sehingga keputusan yang berpotensi bermasalah dapat dikoreksi sejak awal.
Dia mencontohkan, pembahasan kebijakan semestinya melibatkan warga sekolah, setidaknya para guru, melalui rapat internal sebelum keputusan dijalankan. Dengan demikian, setiap unsur sekolah memiliki kesempatan untuk menyampaikan keberatan apabila kebijakan yang direncanakan bertentangan dengan aturan.
“Misalnya katakan saja: ‘Ingat loh, itu enggak boleh. Kalau sampai melakukan, saya juga kena nanti.’ Tapi kalau tetap dilakukan walau sudah diingatkan, buat laporan saja,” ungkap Eko.
Eko juga mengibaratkan gagasan tersebut dengan penerapan pengurangan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) berdasarkan capaian kinerja perangkat daerah. Dalam mekanisme yang telah diatur melalui peraturan wali kota, ketidakcapaian target kinerja perangkat daerah dapat berdampak terhadap persentase TPP seluruh pegawai, mulai kepala dinas, kepala bidang, hingga staf.
Namun, dia membedakan konsekuensi kolektif tersebut dengan pelanggaran individual. Jika seorang pegawai terlambat masuk kerja, misalnya, pemotongan TPP hanya berlaku bagi pegawai yang bersangkutan. Sementara itu, ketika target kinerja perangkat daerah tidak tercapai, konsekuensinya dapat dirasakan seluruh pegawai karena capaian tersebut melibatkan kontribusi bersama.
"Kalau yang sanksi individu seperti terlambat masuk, potongannya kan ke yang bersangkutan saja. Tapi kalau target, target perangkat daerah, itu semuanya. Karena keterlibatan seluruh pegawai itu menentukan tercapai atau tidaknya target," jelasnya.
Meski mengambil perbandingan dari mekanisme TPP, Eko menegaskan penerapan sanksi kolektif di sekolah masih perlu dikaji secara akademis, termasuk dari sisi asas keadilan, cakupan pemberlakuan, dan landasan hukumnya. Dia juga mengakui belum ada daerah yang menjadi contoh penerapan mekanisme serupa.
"Tapi kami kaji dulu sisi karena bicara hukumnya kan ada, ada harus kajian akademisnya," katanya.
Bagi Disdikbud, tujuan utama dari gagasan tersebut bukan sekadar memperluas pihak yang menerima sanksi, melainkan membangun budaya kepatuhan dan tanggung jawab bersama. Sebab, ketika satu kebijakan yang keliru dibiarkan berjalan tanpa koreksi, dampaknya tidak hanya mengenai pihak yang mengambil keputusan, tetapi juga nama baik guru, sekolah, hingga pemerintah daerah.
"Jangan sampai acuh tak acuh terhadap apa yang diputuskan oleh rekan sekerja, sejawat, atau pimpinan," pungkasnya.



