EKSPOSKALTIM.com, Bontang - Wakil Ketua Komisi 1 DPRD Bontang, Bilher Hutahean, meminta agar rekruitmen tenaga honorer disesuaikan dengan analisis beban kerja di setiap OPD, agar tidak menjadi bola liar.

"Ini ada masukan, terkait penerapan honorer yang semula SK 1 tahun dikurangi menjadi 6 bulan ini kita minta asisten menyikapi," kata Bilher saat rapat bersama Asisten 1 dan Badan Kepegawaian Daerah Kota Bontang, Senin (11/3).

Baca juga: Dialokasikan Rp 80 Miliar, Gubernur Bentuk Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas

Bilher menilai, jika hal ini dibiarkan berlarut larut, maka dipastikan akan menjadi bola liar.

"Ini bukan rahasia lagi, tenaga honorer meningkat drastis, tapi kita tidak mempermasalahkan, asalkan sesuai dengan analisis beban kerja dan tidak mengindahkan honorer yang sudah lama," katanya.

Lebih jauh dikatakan, selain dengan perekrutan tenaga honorer, rekruitmen tenaga PPPK juga harus sesuai dengan kebutuhan.

Baca juga: Komisi III DPRD Bontang Siap Support Program Produksi Garam Rakyat

Sementara itu, asisten pemerintahan, Nurul Hidayati, mengemukakan terkait dengan honorer, atau K2 dan PPPK sudah sesuai dengan prosedur.

"Kita akui masukan ini, memang kita lakukan ada yang 6 bulan, ada juga yang 3 bulan, itu tergantung dari kebutuhan OPD terkait, bisa disesuaikan dengan kebutuhan," kata Nurul. (adv)