23 Maret 2019
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Bawaslu Kaltim: Jika Terbukti Politik Uang, Caleg Langsung Didiskualifikasi


Bawaslu Kaltim: Jika Terbukti Politik Uang, Caleg Langsung Didiskualifikasi
foto ilustrasi. (int)

EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Badan Pengawasan Pemilihan Umum (Bawaslu) Kalimantan Timur (Kaltim) mengingatkan kepada calon anggota legislatif (Caleg) agar tidak melakukan praktik politik uang atau money politic.

Anggota Komisioner Bawaslu Kaltim, Galeh Akbar Tanjung menegaskan, jika caleg terbukti terlibat politik uang secara otomatis akan didiskualifikasi dari daftar calon tetap (DCT) Pemilu 2019 mendatang.

Baca juga: Pupuk Kaltim Luncurkan Inovasi PreciPalm dan Petanipedia

"Jika politik uang terjadi secara Terstruktur, Sistematis,dan Masif (TSM) maka calon legislatif bisa didiskualifikasi," katanya, Jumat (21/12).

Selain didiskualifiski, caleg yang melakukan kegiatan politik uang akan dikenakan sanksi kurungan penjara. Sebab hal tersebut berdasarkan Pasal 523 ayat 1 UU 7/2017 tentang larangan kampanye bagi peserta Pemilu dan tim kampanye.

"Peserta pemilu yang melakukan praktek politik uang akan dikenakan pidana penjara paling lama 2 tahun dan denda paling banyak Rp24 juta," sebutnya.

Bawaslu Kaltim, kata Galeh, mengimbau kepada masyarakat untuk menolak politik uang dan melaporkan pelakunya jika menemukan caleg yang terindikasi melakukan praktik politik uang.

Galeh juga berharap kepada masyarakat agar tidak mudah percaya dan terpengaruh kepada para calon anggota DPRD kabupaten/kota, Provinsi, DPR RI, DPD dan Capres-Cawapres 2019 yang menjanjikan uang untuk dipilih.

"Kepada pemilih agar tak percaya dengan orang-orang yang mau dipilih dengan politik uang," imbuhnya.

Baca juga: Raperda RZWP3K Kaltim Dipastikan Molor

Selain politik uang, Bawaslu Kaltim juga mengindikasikan pelanggaran politik Pemilu 2019 mendatang. Salah satunya kampanye terselubung yang dilakukan oleh Aparatur Sipil Negara (ASN), perangkat desa, anggota TNI dan Polri yang terlibat kampanye untuk mendukung salah satu peserta pemilu.

Komisioner Devisi Hukum Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kaltim, Vico Januardhy menyatakan, larangan bagi ASN, Kepala Desa, TNI dan Polri tersebut berdasarkan pasal 280 Jo pasal 494 Nomor 7 tahun 2017.

"Jika ASN, perangkat desa, anggota TNI dan Polri terlibat kampanye, akan dikenakan pidana penjara paling lama1 tahun penjara dan denda paling banyak Rp12 juta, " tegasnya. (*)

Video Terkini EKSPOS TV: Pangdam XIV Hasanuddin Pimpin Upacara Hari Juang Kartika 2018 di Bone

ekspos tv

Reporter : Muslim Hidayat    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0