EKSPOSKALTIM, Kutim - Komisi I Bidang Hukum dan Pemerintahan, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kutai Kartanegara (Kukar) menyambangi Kantor Bupati Kutai Timur (Kutim), Kamis (02/02) siang. Rombongan terdiri dari 8 orang beserta staf. 

Kunjungan itu merupakan ajang tukar pikiran, terkait peran dan fungsi pengawasan DPRD sebagai wadah aspirasi masyarakat. Apalagi, saat ini di Kukar sendiri, mereka tengah sibuk membahas tentang pemekaran wilayah.

Wakil Komisi I DPRD Kukar Jumarin mengatakan jika saat ini Pemerintah Kabupaten Kukar terkesan menutup mata terkait aspirasi masyarakat untuk melakukan pemekaran kawasa wilayah pesisir. 

"Pemerintah Kukar cenderung hanya mementingkan politik saja, tanpa memikirkan kesejahteraan masyarakatnya," ungkap politisi dari Fraksi Gerindra tersebut. 

Lanjut, sebagai wakil rakyat di daerahnya, kunjungan ini merupakan inisiatif pihak DPRD Kukar untuk datang berkunjung. “Sekaligus belajar tentang cara melakukan pemekaran wilayah,” jelas Jumarin. 

Meskipun prosesnya cukup rumit, tapi menurut Jumarin, pemekaran suatu wilayah itu penting dalam hal menyejahterakan masyarakat. “Ya tentunya dengan daerah otonomi baru itu. Baik pemekaran desa dan pemekaran kecamatan," ucapnya.

Karena disambut antusias oleh Pemkab Kutim, perwakilan dari DPRD Kukar itu merasa cukup senang. Bupati Kutim, Ismunandar didampingi Sekretaris Daerah (Sekda) Kutim, Irwansyah menjelaskan metode-metode pemekaran yang sudah dilakukan di Kota Tambang-julukan Kutim.

"Nanti hasil dari diskusi ini kami akan sampaikan kepada Pemerintah (Kukar) untuk mencontoh pemekaran wilayah yang di lakukan pemerintah kutim. Ya tujuannya agar dapat diterapkan," kata Irwansyah.

Irawansyah memandang, jika pemekaran perlu dilakukan guna pengembangan suatu wilayah. "Bahkan di daerah lain, untuk kepentingan masyarakatnya. Bukan cuma desa, kecamatan yang dimekarkan.

Pemekaran juga dilakukan terhadap kabupaten. Ya, untuk kedepannya ini pesisir harus dimekarkan," sambungnya.