EKSPOSKALTIM, Kutim - Rapat Paripurna Penandatangan Nota Kesepakatan tentang Program Pembentukan Peraturan Daerah (Propemperda) tahun Anggaran 2017, berlangsung di Ruang Rapat Utama DPRD Kutim, Selasa (24/01) sore.

Hadir dalam Paripurna diantaranya Bupati Kutim Ismunandar, Wakil Bupati Kutim Kasmidi Bulang, Ketua DPRD Mahyunadi, Wakil Ketua DPRD Encek UR Firgasih, anggota DPRD Kutim dan sejumlah tamu undangan lainnya.

Sebanyak 27 Propemperda 2017 ditetapkan dalam paripurna tersebut, yang terdiri dari 23 Raperda inisiatif Pemkab Kutim dan 4 Raperda inisiatif DPRD Kutim.

Berikut daftar Propemperda inisiatif Pemkab Kutim:

1. Raperda Penanggung jawab Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) Kutim tahun 2016

2. Raperda Perubahan APBD Kutim tahun 2017

3. Raperda APBD Kutim tahun 2018

4. Raperda Pedoman Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat

5. Raperda Perubahan Perda Nomor 5 tahun 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Inspektorat wilayah kabupaten, Badan Perencanaan Pembangunan Daerah, Lembaga Teknis Daerah, dan Lembaga Teknis lainnya.

6. Raperda Perijinan Depo Air

7. Raperda Kawasan Tanpa Rokok

8. Raperda Pembentukan Badan Pengelolaan Daerah

9. Raperda Penyelenggaraan Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Berbasis Gender dan Anak

10. Raperda Perubahan Perda Kutim Nomor 7 tahun 2011 tentang penyelenggaraan administrasi kependudukan dan catatan sipil Kutim

11. Raperda Izin usaha jasa konstruksi

12. Raperda Pelayanan perizinan terpadu satu pintu pada kawasan ekonomi khusus maloy batuta trans kaltim

13. Raperda Pembentukan kelembagaan administrator kawasan ekonomi khusus maloy batuta trans kaltim

14. Raperda Pemberian insentif dan kemudahan penanaman modal di kutim

15. Raperda Pemotongan ternak ruminansia dan unggas

16. Raperda Perlindungan lahan pertanian pangan berkelanjutan

17. Raperda Pariwisata

18. Raperda Lembaga penyiaran publik lokal radio kutim dan Tv Kutim

19. Raperda Perubahan Perda Kutim Nomor 8 Tahun 2011 tentang penetapan 11 desa persiapan dalam wilayah kutim menjadi desa definitif.

20. Raperda Desa

21. Raperda Perubahan Perda Nomor 2 tahun 2011 tentang Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan, dan perkotaan

22. Raperda Perubahan Perda Nomor 8 tahun 2012 tentang retribusi jasa umum

23. Raperda Retribusi pelayanan pelabuhan pendaratan ikan dan penjualan produksi usaha daerah pada balai benih lelang.

Sedangkan Propemperda inisiatif DPRD Kutim diantaranya :

1. Raperda Pengololaan Sarang Burung Walet

2. Raperda Perlindungan Pasar Rakyat dan penetapan Pusat Perbelanjaan, serta Toko Swalayan

3. Raperda Pelayanan Publik

4. Raperda Corporate Social Responsibility (CSR).