EKSPOSKALTIM, Samarinda- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kalimantan Timur (Kaltim) mengalokasikan anggaran khusus di bidang Kesehatan. Agar program kesehatan melalui Jaminan Kesehatan Provinsi (Jamkesprov), tetap berjalan hingga 2018 mendatang.
Hal ini sejalan pula dengan keinginan Pemerintah Pusat agar Pemerintah Daerah dapat mendukung program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) yang dilaksanakan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Jamkesprov diberikan untuk mengakomodir program JKN yang tidak diterima masyarakat,” kata Sekprov Kaltim Rusmadi usai memimpin rapat pertemuan forum kemitraan dan komunikasi para pemangku kepentingan utama program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) dan Kartu Indonesia Sehat (KIS) di Kantor Gubernur Kaltim, Samarinda, Jumat (14/10/2016).
Menurut Rusmadi, meski Indonesia khususnya Kaltim mengalami pelambatan pertumbuhan ekonomi dan defisit anggaran, program kesehatan tetap menjadi prioritas.
“Jadi, dengan adanya program prioritas ini, maka program yang dianggap tidak prioritas tentu akan dikurangi, sehingga program prioritas menjadi utama yang dilakukan. Ini bagian dari dukungan Pemerintah Daerah atas keinginan Pemerintah Pusat agar daerah dapat membantu biaya program kesehatan yang dilakukan pusat,” katanya.
Kepala Divisi Regional VIII Kalimantan BPJS Ni MAS Ratna S mengatakan sangat mengapresiasi apa yang dibangun Pemprov Kaltim dalam mendukung program kesehatan masyarakat. Karena itu, Pemerintah Pusat sangat terbantukan dengan adanya dukungan tersebut.
“Inilah yang kami harapkan dari daerah, agar program kesehatan ini bukan hanya menjadi program prioritas pusat tetapi daerah. Kaltim salah satunya yang menjadi contoh telah mampu mengalokasikan anggaran kesehatan di APBD Provinsi dan menjadi prioritas utama dalam RPJMD,” tuturnya. (jay/humasprov)
