Di tengah dukungan kader Gerindra dari berbagai daerah, pengamat politik Unmul mengingatkan risiko terkonsentrasinya kekuasaan pada satu partai. Prabowo dinilai perlu mempertimbangkan figur lain demi menjaga keseimbangan politik.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Menguatnya dukungan kader Partai Gerindra terhadap Sufmi Dasco Ahmad sebagai calon wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka belum serta-merta menjawab pertanyaan mengenai figur yang paling tepat mendampingi Presiden Prabowo Subianto.
Di balik derasnya aspirasi tersebut, muncul pula pertimbangan tentang keseimbangan kekuasaan, konsolidasi koalisi, hingga potensi semakin besarnya dominasi Gerindra di pemerintahan.
Pakar Politik dari Universitas Mulawarman (Unmul) Sonny Sudiar menilai, wacana Dasco menjadi wakil presiden perlu dibaca publik lebih jauh dari sekadar dukungan internal partai.
Menurutnya, Presiden Prabowo semestinya turut mempertimbangkan figur dari luar Gerindra, baik yang berasal dari partai koalisi maupun partai di luar pemerintahan, demi menjaga stabilitas politik.
Sonny mengingatkan, apabila posisi wakil presiden diisi kader utama Gerindra yang selama ini memiliki peran strategis di parlemen dan struktur partai, konfigurasi kekuasaan berpotensi semakin terkonsentrasi pada partai yang sama.
“Normalnya, Prabowo perlu mempertimbangkan usulan nama dari luar Partai Gerindra, dalam hal ini mungkin koalisi partai pendukung kemarin, atau sekalian dari luar koalisi,” ujarnya kepada EksposKaltim, baru-baru tadi.
Menurut Sonny, penempatan figur dari partai lain juga dapat menjadi bagian dari upaya menjaga keseimbangan politik di parlemen. Ia mencontohkan kemungkinan apabila Puan Maharani dari PDI Perjuangan (PDIP) masuk ke pemerintahan.
Posisi Ketua DPR yang ditinggalkan Puan nantinya dapat memunculkan pembicaraan politik baru mengenai pembagian posisi di parlemen. Ia bahkan menggambarkan kemungkinan kursi Ketua DPR kemudian diisi kader Gerindra, sementara posisi pimpinan lainnya diberikan kepada kader PDIP.
“Nah, posisi lowong ini harusnya menjadi deal politik dengan partai lain,” jelasnya.
Di sisi lain, Sonny menilai derasnya dukungan kepada Dasco tidak terlepas dari kuatnya posisi politik yang bersangkutan di internal Gerindra. Sebagai Ketua Harian DPP Gerindra, Dasco dinilai memiliki pengaruh besar dalam menggerakkan struktur partai hingga tingkat daerah.
“Sehingga bisa dibilang dia memegang kendali operasional harian partai dan sering kali ini bersentuhan dengan struktur pengurus harian partai di daerah-daerah,” katanya.
Karena itu, Sonny membaca dukungan DPD Gerindra dari berbagai daerah sebagai gambaran soliditas dan loyalitas kader terhadap Dasco. Aspirasi tersebut juga dapat menjadi pesan politik mengenai posisi tawar Gerindra di tengah koalisi pemerintahan.
Meski demikian, ia menilai peluang Dasco untuk benar-benar menduduki kursi wakil presiden tidak terlalu besar. Menurutnya, Dasco sudah memiliki posisi kuat di partai maupun parlemen sehingga tidak ada kebutuhan mendesak untuk menempatkannya kembali dalam struktur eksekutif.
“Tidak perlu menumpuk Gerindra di dalam pemerintahan. Apalagi sekadar jadi wakil presiden,” tegasnya.
Sonny juga berpandangan, dalam konfigurasi pemerintahan saat ini, Prabowo tidak selalu membutuhkan wakil presiden dengan kekuatan politik atau kapasitas akademis yang menonjol. Ia menilai posisi tersebut lebih dibutuhkan sebagai pendamping yang dapat menjaga kepentingan dan stabilitas pemerintahan.
“Yang penting dia bisa mengamankan kepentingannya Presiden, itu saja,” ujarnya.
Jika bukan Dasco, Sonny menyebut sejumlah figur dari partai koalisi yang dapat dipertimbangkan, seperti Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), Muhaimin Iskandar, dan Zulkifli Hasan. Sementara dari luar koalisi, PDIP juga dapat menjadi alternatif apabila terjadi komunikasi politik yang memungkinkan partai tersebut bergabung dalam pemerintahan.
“Kalau dari luar Partai Gerindra, ya harusnya kalau tidak dari partai koalisi pendukung, atau oposisi sekalian,” paparnya.
Aspirasi Partai Bukan Penentu Akhir
Pandangan berbeda disampaikan Dosen Program Studi Ilmu Pemerintahan FISIP Unmul Muhammad Jamal Amin. Ia menilai aspirasi kader Gerindra, baik dari tingkat provinsi maupun kabupaten dan kota, merupakan hal yang wajar dalam dinamika internal partai.
Menurut Jamal, Dasco memiliki modal pengalaman politik dan kedekatan dengan Prabowo sebagai Ketua Umum sekaligus Presiden. Rekam jejaknya di parlemen juga menjadi salah satu pertimbangan yang membuat dukungan terhadap dirinya dapat dipahami.
“Sehingga itu adalah hal yang sangat wajar, sah-sah saja kalau semua itu menjadi argumentasi dari kader Partai Gerindra,” katanya.
Meski begitu, Jamal menegaskan dukungan partai tidak otomatis menjadikan Dasco sebagai wakil presiden. Penentuan pengganti Gibran tetap harus mengikuti mekanisme konstitusional sebagaimana diatur dalam Pasal 8 Ayat 2 UUD 1945.
Dalam ketentuan tersebut, apabila terjadi kekosongan jabatan wakil presiden, Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) menyelenggarakan sidang untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden. Dengan demikian, keputusan akhir tidak berada di tangan partai yang mengusung nama, melainkan melalui mekanisme pemilihan di MPR.
“Ini sangat tergantung kepada Prabowo. Dialah yang punya otoritas untuk menentukan nama yang dia bawa ke MPR untuk nanti dipilih,” jelas Jamal.
Ia menilai Dasco memiliki pengalaman yang cukup panjang dalam politik, termasuk sebagai anggota legislatif di DPR dan MPR. Namun pada akhirnya, Presiden tetap perlu mempertimbangkan kemampuan calon untuk bekerja sama dan mendukung jalannya pemerintahan.
“Prabowo itu akan menyaring betul-betul yang memiliki kemampuan, yang bisa bekerja sama dan yang bisa mendukungnya,” pungkasnya.
PKB dan PDIP Kompak Dorong Kader Gerindra
Lihat postingan ini di Instagram
PKB menyatakan tidak akan mengusulkan kader internal untuk mengisi posisi wakil presiden pengganti Gibran Rakabuming Raka. Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar justru mengusulkan figur dari Partai Gerindra kepada Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, langkah tersebut diperlukan agar pemerintahan berjalan lebih efektif. Namun, Muhaimin enggan menyebut nama yang diusulkan.
Sementara itu, Ketua DPP PDIP Said Abdullah menyebut Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad sebagai salah satu figur yang dinilai memiliki kedekatan dan komunikasi kuat dengan Prabowo. Nama Dasco dan Ahmad Muzani juga disebut dalam perbincangan internal Gerindra, sedangkan nama Puan Maharani turut dikaitkan oleh pihak luar. Meski demikian, Said menegaskan keputusan tetap berada di tangan Presiden dan PDIP akan menghormati siapa pun yang dipilih.
Dukungan terhadap Dasco juga disampaikan akademisi Ilmu Pemerintahan Institut Darul Ulum Banyuanyar, Achmad Baidowi. Ia menyoroti pengalaman komunikasi politik, kedekatan dengan organisasi masyarakat Islam, latar belakang sipil, serta keterwakilan luar Jawa. Menurutnya, karakteristik tersebut dapat mendukung stabilitas sosial-politik dan pemerintahan.
Adapun, wacana pengisian jabatan wakil presiden mengemuka setelah Presiden Prabowo menyatakan akan mencari pengganti Gibran sekembalinya dari kunjungan kerja ke Manila, Filipina, dan Shenzhen, China. Pernyataan itu disampaikan dalam acara Tanwir dan Milad ke-114 Muhammadiyah di Palu, Sabtu (14/11/2026).




