Ditemui di GOR Segiri Samarinda, Wali Kota Samarinda sekaligus kader Gerindra Andi Harun ungkap nama figur yang menjadi muara aspirasi kader daerah se-Indonesia, namun menegaskan keputusan final tetap berada di tangan Presiden Prabowo Subianto.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Bursa calon pengganti Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden mulai menjadi perhatian internal Partai Gerindra. Wali Kota Samarinda sekaligus kader Gerindra, Andi Harun, menyebut aspirasi dari daerah telah mengerucut dan disampaikan melalui jalur partai kepada pimpinan pusat.
Andi Harun mengatakan aspirasi tersebut berasal dari DPD serta kader Gerindra di berbagai daerah yang kemudian disampaikan kepada Wakil Ketua DPR RI sekaligus Ketua Harian DPP Partai Gerindra, Sufmi Dasco Ahmad. Namun, ia menegaskan bahwa aspirasi kader bukan penentu akhir dalam proses pengisian posisi RI-2.
“Ya kalau dilihat dari aspirasi daerah dan kader se-Indoneeia dari Gerindra merucut kepada Pak Dasco,” ujar Andi Harun saat ditemui di GOR Segiri Samarinda, Senin (16/11).
Meski demikian, Andi Harun menempatkan keputusan akhir sepenuhnya pada kewenangan Presiden Prabowo Subianto. Menurutnya, siapa pun figur yang nantinya ditetapkan Presiden tentu telah melalui pertimbangan yang matang, sehingga seluruh kader Gerindra akan mendukung keputusan tersebut.
“Tapi itu kan urusan dan hak progresif Bapak Presiden. Siapapun yang Bapak Presiden tetapkan, itu pasti menjadi pertimbangan yang sangat matang dari beliau,” katanya.
Ia menambahkan, sikap kader Gerindra pada akhirnya tetap mengikuti keputusan pimpinan tertinggi partai. Aspirasi yang berkembang di daerah menjadi bagian dari dinamika internal, tetapi keputusan politik terkait sosok pengganti Gibran tetap berada di tangan Prabowo sebagai Ketua Umum sekaligus Ketua Dewan Pembina Gerindra yang kini menjabat Presiden RI.
Terlebih dalam Pasal 8 ayat (2) UUD 1945, apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden, selambat-lambatnya dalam waktu 60 hari, Majelis Permusyawaratan Rakyat memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presiden.
“Semua mendukung apapun keputusan DPD dan pada akhirnya kembali kepada Ketua Umum, Ketua Dewan Pembina yang sekaligus sebagai Presiden Republik Indonesia, Bapak Prabowo Subianto,” tutupnya.
Pimpinan MPR RI dijadwalkan menggelar rapat gabungan pukul 15.30 WIB, Senin, di Kompleks Parlemen, Jakarta, untuk membahas mekanisme pengisian kekosongan jabatan wakil presiden.
Ketua MPR Ahmad Muzani sebelumnya menyebut ada empat agenda pembahasan, yakni penentuan jadwal Sidang Paripurna, pengiriman surat kepada Presiden Prabowo Subianto untuk mengajukan dua calon pengganti, pembentukan tim verifikasi berkas calon, serta tim ad hoc penyusun draf ketetapan MPR.
MPR memiliki waktu maksimal 60 hari untuk mengisi jabatan tersebut. Sementara itu, Presiden Prabowo diberi waktu 14 hari untuk mengajukan dua nama calon setelah menerima surat dari MPR.
Kekosongan jabatan terjadi setelah Gibran Rakabuming Raka menyerahkan surat pengunduran diri kepada MPR di tengah isu penyadapan Presiden oleh sejumlah jenderal Polri, dan tentunya isu ijazah Gibran, pada Kamis (12/11).



