Tiap tahun begitu, tapi tak ada yang berani speak up, dugaan penarikan biaya sampul rapor Rp100 ribu mencuat di Samarinda Utara.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Pembiayaan kebutuhan sekolah kembali menjadi keluhan orangtua murid di Samarinda. Kali ini, dugaan penarikan biaya sampul rapor dan foto siswa sebesar Rp100 ribu mencuat dari salah satu sekolah di Kecamatan Samarinda Utara.
Nominal tersebut dipersoalkan lantaran dinilai cukup memberatkan, terlebih orangtua mempertanyakan alasan kebutuhan administratif siswa masih harus dibebankan kepada mereka di tengah adanya dukungan anggaran operasional sekolah melalui dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS).
Informasi penarikan biaya itu diterima orangtua murid melalui pesan WhatsApp yang dikirim wali kelas pada Rabu (11/11) sekitar pukul 10.00 Wita. Pemberitahuan tersebut disampaikan melalui grup komunikasi orangtua
Dikonfirmasi media ini, salah seorang orangtua murid yang enggan disebutkan namanya, sebut saja L (27) mengungkapkan permintaan pembayaran tersebut bukan hal baru.
Berdasarkan pengamatannya, penarikan biaya serupa disebut berlangsung setiap tahun dan menyasar siswa baru di setiap angkatan.
"Setahu saya tiap tahun begitu, tapi kayaknya belum ada yang berani speak up," ungkap L kepada EksposKaltim, Rabu (11/11).
Dia memperkirakan setiap kelas terdiri dari sekitar 30 hingga 33 siswa. Sementara itu, terdapat empat kelas pada tingkat tersebut. Dengan demikian, apabila seluruh siswa dikenakan nominal yang sama, jumlah dana yang terkumpul diperkirakan mencapai Rp12 juta hingga Rp13,2 juta.
L belum mengetahui secara terperinci bahan maupun bentuk sampul rapor yang akan diberikan. Namun, berdasarkan informasi yang diterimanya, biaya untuk sampul saja mencapai Rp75 ribu dengan biaya foto senilai Rp25ribu, sehingga total yang diminta sebesar Rp100.
"Jujur keberatan dengan nominal segitu. Karena setahu saya kan katanya sudah tidak boleh," pungkasnya.
Terima Lima Laporan
Keluhan orangtua murid mengenai dugaan pungutan biaya sampul rapor dan foto siswa sebesar Rp100 ribu di salah satu sekolah di Samarinda Utara membuka persoalan yang lebih luas dalam penyelenggaraan pendidikan di Samarinda.
Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Samarinda mengungkap telah menerima lima laporan dugaan pungutan yang terdiri dari sekolah berbeda.
Padahal, pembiayaan kebutuhan sampul rapor secara tegas telah diatur menjadi tanggungan dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), bukan dibebankan kepada orangtua siswa.
Pelaksana tugas (Plt) Kepala Disdikbud Samarinda, Eko Suprayetno mengatakan laporan yang diterima dinas selama ini umumnya berasal dari orangtua siswa yang memahami ketentuan pembiayaan pendidikan.
Informasi tersebut disampaikan ketika mendapati sekolah mengumumkan permintaan pembayaran, baik melalui edaran tertulis, pemberitahuan lisan, maupun pesan WhatsApp.
"Begitu mendapati pihak sekolah ini mengumumkan ataupun memberikan edaran tertulis maupun lisan, itu meneruskan ke Disdik," ungkap Eko kepada EksposKaltim, Kamis (12/11).
Menurutnya, setiap laporan yang masuk langsung ditindaklanjuti melalui pemanggilan formal terhadap pihak sekolah. Langkah tersebut dilakukan untuk pembinaan sekaligus penerapan tindakan administratif sesuai ketentuan yang telah ditetapkan pemerintah kota.
Eko menegaskan ketentuan mengenai larangan pembebanan biaya tertentu kepada siswa tidak hanya berlaku selama proses Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB). Meski edaran yang menjadi rujukan awal berkaitan dengan SPMB, ketentuannya tetap mengikat selama siswa menjalani proses pendidikan di sekolah.
Dia mencontohkan penjualan sampul rapor yang semestinya tidak dilakukan dengan membebankan biaya kepada orangtua. Sebab, pembiayaannya telah dialokasikan melalui dana BOSP dengan besaran yang telah diatur pemerintah kota.
"Edaran kan jelas itu, bahwasanya sampul rapor itu dibiayai dari dana BOSP, tidak boleh dipungut dari siswa. Sampul ijazah rapor itu besarannya Wali Kota sudah mengatur. Itu tidak dibebankan kepada orang tua, tapi kepada dana BOSP," tegasnya.
Disdikbud, lanjut Eko, telah melakukan penertiban terhadap sekolah yang kedapatan membebankan biaya tersebut kepada orangtua. Penanganannya tidak hanya berupa teguran, tetapi juga pengembalian uang yang telanjur dipungut.
"Sudah kita lakukan penertiban, mengembalikan uang itu, kemudian memberikan sanksi ataupun peringatan kepada sekolah, dalam hal ini kepala sekolahnya, untuk tidak mengulang," jelasnya.
Terkait sanksi, Eko menyebut penanganan dilakukan secara administratif dengan mempertimbangkan tingkat pelanggaran. Bentuknya mulai dari teguran lisan, teguran tertulis, hingga sanksi administratif ringan, sedang, maupun berat. Untuk pelanggaran pertama, sekolah dapat terlebih dahulu diberikan teguran lisan.
Bahkan, konsekuensi administratif dapat berlanjut pada penundaan kenaikan pangkat hingga penerapan sanksi berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, termasuk regulasi mengenai aparatur sipil negara (ASN).
Eko menegaskan penegakan aturan tersebut merupakan bagian dari upaya menjaga tata kelola penyelenggaraan pendidikan di Samarinda. Menurutnya, kebutuhan sarana dan prasarana yang telah menjadi tanggungan sekolah maupun pemerintah tidak boleh dialihkan menjadi beban tambahan bagi siswa dan orangtua.
"Ada garansi tetap menjadi beban sekolah, tetap menjadi beban pemerintah, dan tidak boleh dipindah tangankan beban itu kepada orang tua ataupun siswa," ujarnya.
Namun, munculnya laporan dari sejumlah sekolah juga memperlihatkan bahwa ketentuan yang sudah diterbitkan belum sepenuhnya dipahami atau dijalankan oleh seluruh satuan pendidikan.
Eko mengakui selama ini belum terdapat mekanisme yang secara khusus mewajibkan sekolah berkonsultasi dengan Disdikbud sebelum mengambil kebijakan pembiayaan tertentu.
Dia menduga masih terdapat penafsiran yang kurang tepat dari pihak kepala sekolah terhadap edaran yang telah diterbitkan. Sebagian sekolah kemungkinan memahami ketentuan tersebut hanya berlaku pada masa penerimaan murid baru, sehingga menganggap pembiayaan di luar tahapan SPMB tidak lagi terikat aturan yang sama.
"Ini kami menafsirkan bahwasanya terjadi penafsiran yang kurang sempurna dari pihak kepala sekolah tentang adanya edaran ini. Dikira mungkin edaran ini berlaku pada saat SPMB. Sedangkan yang dilakukan saat ini kan di luar dari SPMB," bebernya.
Kondisi tersebut mendorong Disdikbud mengevaluasi sekaligus menyempurnakan edaran yang berlaku. Eko menyebut pihaknya akan menyusun edaran baru agar tidak muncul perbedaan penafsiran di tingkat sekolah, terutama mengenai larangan penjualan atau pembebanan biaya yang telah diatur pemerintah.
"Mungkin ada pemahaman yang keliru sehingga menganggap ini suatu hal yang bisa dilakukan," katanya.
Di sisi lain, Eko juga mengakui kanal pengaduan Disdikbud belum tersosialisasi secara optimal. Padahal, mekanisme tersebut diperlukan agar orangtua memiliki akses untuk melaporkan permintaan pembayaran yang dinilai tidak sesuai ketentuan.
Dia berharap sekolah turut membuka kanal pengaduan yang mudah diakses orangtua. Termasuk dengan menyampaikan nomor kontak pengawas sekolah yang dapat menjadi jalur komunikasi ketika ditemukan persoalan dalam penyelenggaraan pendidikan.
"Dan saya berharap juga di pihak sekolah membuka kanal-kanal pengaduan. Sehingga orang tua itu langsung ke sekolah. Karena sekolah itu ada pengawasnya juga," pungkasnya.
