KPK turun tangan, selidiki temuan ICW soal anggaran influencer Rp14,7 miliar di Kemendikbudristek dan KKP.
EKSPOSKALTIM, Jakarta — Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) angkat bicara merespons temuan investigasi Indonesia Corruption Watch (ICW) terkait pengadaan jasa pemengaruh (influencer) di dua kementerian selama periode 2024–2026 yang menelan anggaran fantastis mencapai Rp14.696.955.002 atau sekitar Rp14,7 miliar.
Lembaga antirasuah kini tengah mendalami apakah temuan tersebut mengandung unsur tindak pidana korupsi serta berada dalam ranah kewenangan lembaganya.
"Nanti kami lihat apakah temuan itu ada unsur-unsur dugaan tindak pidana korupsinya atau tidak," ujar Juru Bicara KPK, Budi Prasetyo, saat ditemui awak media di Gedung Merah Putih KPK, Jakarta, Selasa (10/11/2026) malam.
Selain menelisik potensi rasuah, Budi menegaskan bahwa KPK perlu mengkaji secara komprehensif apakah substansi temuan tersebut mutlak menjadi yurisdiksi dan kewenangan penanganan lembaganya.
"Apakah kemudian masuk ke dalam kewenangan KPK atau tidak? Tentu itu juga menjadi salah satu basis apakah kemudian KPK bisa melakukan tindak lanjut atau tidak," tambahnya.
Ketika disinggung mengenai indikasi kuat dugaan konflik kepentingan dalam proyek pengadaan jasa pemengaruh tersebut, Budi menyarankan agar kedua kementerian terkait mengambil langkah proaktif dengan melakukan evaluasi internal secara menyeluruh terlebih dahulu.
"Langkah pertama yang penting dilakukan adalah institusi terkait melakukan evaluasi atas proses pengadaan barang dan jasa yang dilakukan tersebut. Bagaimana tahap perencanaannya, pelaksanaannya, dan juga tentunya evaluasinya," tegas Budi Prasetyo.
Sorotan ICW: 8 Paket Senilai Rp14,7 Miliar ke PT Rans Animasi Indonesia
Sebelumnya, pada 9 November 2026, ICW mempublikasikan temuan mengejutkan mengenai delapan paket pengadaan jasa influencer yang mencakup lima paket di Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek) pada tahun anggaran 2024, serta tiga paket pengadaan serupa di Kementerian Kelautan dan Perikanan (KKP) selama kurun 2025–2026.
Seluruh paket pengadaan dengan akumulasi nilai mencapai Rp14,7 miliar tersebut dikontrakkan kepada PT Rans Animasi Indonesia.
Adapun bentuk output pengadaan jasa itu meliputi penayangan konten promosi di platform media sosial Instagram, TikTok, serta kanal YouTube resmi RANS Entertainment. Selain itu, kontrak tersebut mencakup kehadiran figur publik berinisial RA, yang saat ini mengemban amanah sebagai Utusan Khusus Presiden Bidang Pembinaan Generasi Muda dan Pekerja Seni, dalam berbagai acara resmi kementerian.
Dalam analisanya, ICW melontarkan dugaan keras bahwa proses pengadaan jasa tersebut terindikasi mengarah pada satu penyedia jasa tunggal (single provider), sehingga berpotensi menutup ruang kompetisi bagi penyedia jasa pemengaruh lainnya. ICW juga menyoroti adanya potensi konflik kepentingan yang nyata karena figur RA berstatus sebagai pejabat publik.
Menanggapi sorotan publik dan temuan ICW tersebut, manajemen PT Rans Animasi Indonesia melalui keterbukaan informasi di Bursa Efek Indonesia (BEI) pada 10 November 2026 memberikan klarifikasi terbuka.
Pihak RANS menegaskan bahwa seluruh bentuk kerja sama bisnis, baik antara korporasi maupun anak usahanya dengan instansi pemerintah, senantiasa dijalankan secara profesional dengan merujuk pada kanal resmi pengadaan seperti Inaproc.id atau e-catalogue.com yang dapat diakses secara transparan oleh masyarakat luas.
Dalam setiap tahapan tender maupun penunjukan, RANS mengklaim selalu patuh terhadap seluruh persyaratan administratif, teknis, serta komersial yang dipersyaratkan oleh instansi terkait. Langkah ini diklaim sebagai bentuk komitmen perusahaan terhadap prinsip tata kelola perusahaan yang baik (good corporate governance), serta praktik bisnis yang menjunjung tinggi transparansi dan akuntabilitas.
Terkait angka fantastis Rp14,7 miliar, pihak RANS menjelaskan bahwa nilai tersebut mengacu pada standar tarif komersial (commercial rate card) yang lazim diberlakukan bagi seluruh klien komersial RANS. Angka tersebut ditegaskan bukan sekadar biaya penayangan konten di media sosial semata, melainkan mencakup keseluruhan komponen biaya produksi konten, ongkos perjalanan, logistik, honorarium kehadiran influencer di lokasi acara, hingga berbagai aktivitas promosi pendukung lainnya.
Kendati demikian, pihak RANS menyatakan memahami sepenuhnya perhatian dan atensi publik yang muncul terkait potensi benturan kepentingan mengingat posisi RA selaku pemegang saham mayoritas yang kini juga menjabat sebagai Utusan Khusus Presiden.
Lihat postingan ini di Instagram
