Dari isu penyadapan hingga perang dingin kubu pendukung, posisi Wapres Gibran dinilai masuk jebakan politik simalakama. Bagaimana skenario pengisian kursi RI-2 jika MPR menyetujui pengunduran diri tersebut?
EKSPOSKALTIM, Samarinda– Niat Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk mengundurkan diri yang disampaikan kepada Presiden Prabowo Subianto tidak hanya menyangkut kelanjutan posisinya dalam pemerintahan. Pernyataan tersebut juga membuka pertanyaan mengenai bagaimana konstitusi mengatur pengunduran diri seorang wakil presiden yang memperoleh mandat langsung melalui pemilihan umum.
Persoalannya, UUD 1945 mengatur mekanisme pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden serta pengisian kekosongan jabatan, tetapi tidak secara khusus merinci prosedur pengunduran diri sukarela wakil presiden. Kondisi ini membuat kejelasan alasan dan mekanisme formal menjadi penting sebelum niat tersebut berlanjut menjadi keputusan.
Pengamat Politik dari Universitas Mulawarman, Syaiful Bachtiar, menilai pengunduran diri wakil presiden tidak bisa diperlakukan sebagai keputusan personal semata. Sebab, keterpilihan Gibran melalui Pilpres 2024 telah melewati tahapan pencalonan dan pemilihan yang diatur secara formal.
"Kalau itu bentuknya pengunduran diri, maka harus prosedural," ujarnya kepada EksposKaltim, Rabu (11/11).
Syaiful berpandangan apabila Gibran benar-benar ingin mundur, niat tersebut harus disampaikan secara resmi melalui surat kepada lembaga yang berwenang. Dalam pandangannya, surat pengunduran diri itu ditujukan kepada Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR).
"Dalam mekanisme dalam UUD kita, maka Gibran bersuratnya ke MPR," jelasnya.
Namun bagi Syaiful, persoalan yang tidak kalah penting adalah alasan di balik keputusan tersebut. Menurutnya, publik berhak mengetahui dasar pengunduran diri seorang pejabat yang memperoleh mandat melalui proses pemilihan umum.
Tanpa penjelasan yang terang, pengunduran diri justru berpotensi memunculkan persoalan baru, baik dari sisi pertanggungjawaban politik maupun kepastian ketatanegaraan.
Persoalan ini perlu dibedakan dari mekanisme pemakzulan. Pasal 7A UUD 1945 mengatur pemberhentian presiden dan/atau wakil presiden dalam masa jabatan apabila terbukti melakukan pelanggaran hukum tertentu atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai presiden dan/atau wakil presiden.
Sementara Pasal 7B mengatur tahapan pengusulan pemberhentian melalui DPR, pemeriksaan di Mahkamah Konstitusi (MK), hingga keputusan akhir oleh MPR. Artinya, ketentuan tersebut mengatur pemberhentian melalui proses konstitusional, bukan tata cara pengunduran diri atas kehendak sendiri.
Di titik inilah persoalan pengunduran diri Gibran menyisakan ruang pertanyaan di antaranya bagaimana lembaga negara menindaklanjuti surat pengunduran diri apabila benar-benar diajukan, hingga apakah diperlukan proses politik di DPR, atau MPR akan mengambil langkah berdasarkan kewenangannya.
Syaiful mengakui sikap politik DPR dan MPR akan menjadi bagian penting dalam perkembangan persoalan tersebut. Ia menilai, mekanisme yang ditempuh masih perlu dilihat apabila pengunduran diri benar-benar diajukan secara resmi.
“Jadi sebenarnya kuncinya itu ada sikap politik DPR dan MPR,” sebut Syaiful.
Relasi Prabowo-Jokowi Ikut Menjadi Sorotan
Di luar persoalan konstitusional, Syaiful melihat dinamika pengunduran diri Gibran tidak bisa dilepaskan dari relasi politik antara Presiden Prabowo dan mantan Presiden Joko Widodo (Jokowi). Terlebih, posisi Gibran memiliki keterkaitan langsung dengan konfigurasi politik keluarga Jokowi.
Lihat postingan ini di Instagram
Menurutnya, ketegangan di antara kelompok pendukung Prabowo dan Jokowi sebenarnya telah terlihat sebelum isu penyadapan Presiden Prabowo yang belakangan ini mencuat ke ruang publik. Perkembangan isu tersebut kemudian dinilainya memperbesar gesekan yang sebelumnya mulai terbentuk.
"Walaupun saya melihat sebelum pengungkapan penyadapan itu sebenarnya sudah ada riak terjadinya gesekan-gesekan antar kelompok, terutama antara pendukung Jokowi dan pendukung Prabowo," ungkapnya.
Syaiful menilai apabila niat pengunduran diri Gibran berlanjut situasi tersebut berpotensi menambah ketegangan di antara kelompok politik yang selama ini berada di sekitar kedua tokoh.
Ia melihat persoalan tersebut dalam konteks konsolidasi politik pascapilpres yang semestinya telah memasuki fase berbeda. Setelah pasangan presiden dan wakil presiden terpilih, kontestasi politik seharusnya tidak lagi menjadi pusat perhatian. Pemerintahan semestinya berfokus pada pelaksanaan tugas dan tanggung jawab negara.
Sebab, menurutnya, proses tawar-menawar politik idealnya diselesaikan sebelum pemilihan. Ketika pasangan telah terpilih, semestinya tidak ada lagi ketegangan yang terus berlarut di antara kelompok pendukung.
Namun, ia justru melihat dinamika yang berkembang belakangan memperlihatkan semacam perang dingin.
“Kondisi tersebut, apabila terus diperparah oleh dorongan kelompok-kelompok di sekitar aktor utama, berpotensi memperlebar jarak politik antara kubu pendukung Prabowo dan Jokowi,” paparnya.
Bertahan atau Mundur Sama-Sama Berkonsekuensi
Syaiful juga menilai posisi politik Gibran berada dalam situasi dilematis. Keputusan untuk tetap bertahan maupun mengundurkan diri memiliki konsekuensi politik yang berbeda.
Menurutnya, jika Gibran memilih mundur, publik tentu akan mempertanyakan alasan di balik keputusan tersebut. Penjelasan itu juga berpotensi menjadi bagian dari rekam jejak politiknya ketika menghadapi kontestasi berikutnya.
Syaiful bahkan menyinggung kemungkinan keputusan tersebut menjadi bahan bagi lawan politik Gibran apabila kembali berkontestasi pada Pemilu 2029. Di sisi lain, pilihan untuk tetap menjabat juga tidak serta-merta mengakhiri dinamika politik yang berkembang.
Karena itu, ia menilai kelompok politik di sekitar Gibran dan Jokowi perlu memperhitungkan konsekuensi dari setiap pilihan yang diambil.
"Dia punya opsional, tetapi pada opsi yang bisa saja secara politik bisa masuk pada politik-politik simalakama," katanya.
Apabila pengunduran diri Gibran diterima dan menimbulkan kekosongan jabatan wakil presiden, konstitusi telah mengatur mekanisme pengisian posisi tersebut.
Pasal 8 ayat (2) UUD 1945 menyebutkan dalam hal terjadi kekosongan wakil presiden, MPR menyelenggarakan sidang paling lambat 60 hari untuk memilih wakil presiden dari dua calon yang diusulkan presiden.
Dengan ketentuan tersebut, pengisian jabatan wakil presiden yang kosong tidak dilakukan melalui pemilihan umum ulang. Presiden mengusulkan dua calon, sedangkan keputusan pemilihan berada di tangan MPR.
Mekanisme ini berbeda dengan kondisi ketika presiden dan wakil presiden secara bersamaan berhenti, diberhentikan, mangkat, atau tidak dapat menjalankan kewajibannya.
Dalam keadaan tersebut, Pasal 8 ayat (3) mengatur tugas kepresidenan dijalankan bersama oleh Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan hingga MPR memilih presiden dan wakil presiden baru.
