Kejutan politik di Istana! Wapres Gibran sampaikan niat mundur ke Presiden Prabowo dalam pertemuan 2,5 jam.
EKSPOSKALTIM, Jakarta — Peta politik nasional di tingkat pucuk pimpinan negara mendadak memanas. Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi mengungkapkan bahwa Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka telah menyampaikan niatan resmi untuk mengundurkan diri dari jabatannya kepada Presiden Prabowo Subianto dalam sebuah pertemuan tertutup di Kompleks Istana Kepresidenan, Selasa (10/11/2026).
Pertemuan empat mata antara Presiden Prabowo Subianto dan Wapres Gibran Rakabuming Raka tersebut berlangsung cukup panjang, memakan waktu hingga kurang lebih 2,5 jam pada Selasa pagi.
Mensesneg Prasetyo Hadi membenarkan bahwa dalam pembicaraan intensif tersebut, Gibran melontarkan keinginan mundur menyikapi berbagai eskalasi dan dinamika politik serta hukum yang belakangan berkembang di ruang publik.
"Dalam pembicaraan itu memang Bapak Wakil Presiden bersama tentunya dengan Bapak Presiden, Bapak Prabowo Subianto, beliau menyatakan niatan untuk mengundurkan diri menghadapi dinamika yang berkembang," ujar Prasetyo kepada wartawan di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Selasa (10/11/2026).
Bantah Narasi Penolakan, Prabowo Berikan Saran Strategis
Di sisi lain, Prasetyo mengklarifikasi dan meluruskan spekulasi liar yang beredar yang menyebutkan Presiden Prabowo secara tegas menolak keinginan pengunduran diri Wapres Gibran.
Menurut Mensesneg, Presiden Prabowo tidak melakukan penolakan secara langsung, melainkan memberikan serangkaian masukan, pertimbangan, dan saran strategis terkait langkah-langkah konstitusional yang sebaiknya diambil oleh Wakil Presiden.
"Namun, sekaligus kami juga ingin meluruskan bahwa tidak benar dalam pertemuan tersebut kalau Bapak Presiden kemudian melakukan atau menyampaikan penolakan terhadap niatan tersebut. Namun, di dalam diskusi Bapak Presiden banyak memberikan saran-saran," jelasnya.
Uji Keabsahan Dokumen Melalui Jalur PTUN
Lebih lanjut, Prasetyo menambahkan bahwa dalam pertemuan tersebut Wapres Gibran memohon ruang dan kesempatan untuk menguji serta membuktikan keabsahan seluruh dokumen yang dimilikinya melalui mekanisme hukum yang berlaku di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN).
Langkah hukum ini diambil Gibran guna merespons serta menjawab keabsahan legimitas dokumen yang dipersoalkan publik, sekaligus menjadi pertimbangan substantif sebelum keputusan politik final diambil oleh pucuk pimpinan pemerintahan.
Sikap dan keputusan final terkait pengunduran diri ini diprediksi akan menjadi babak baru yang memengaruhi peta stabilitas politik dan pemerintahan Indonesia ke depan. (ant)
