PORTAL BERITA ONLINE NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE BERANI BEDA..!! MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

APBD Perubahan Samarinda Turun, Andi Harun Pilih Pangkas Target Ketimbang Tambah Utang

Home Berita Apbd Perubahan Samarinda ...

APBD Perubahan Samarinda Turun, Andi Harun Pilih Pangkas Target Ketimbang Tambah Utang
Wali Kota Samarinda, Andi Harun. (Sintya)

EKSPOSKALTIM , Samarinda – Pemerintah Kota Samarinda memangkas proyeksi pendapatan pada APBD Perubahan 2026 sebesar Rp211,7 miliar.

Wali Kota Andi Harun menegaskan langkah itu diambil agar tidak memaksakan target yang berujung pada penambahan utang daerah.

Dalam Perubahan neraca KUA-PPAS 2026, pendapatan daerah turun dari Rp3.891 triliun menjadi Rp3.680 triliun.

Penyesuaian dilakukan setelah realisasi penerimaan tidak sesuai dengan asumsi awal akibat perubahan kebijakan fiskal nasional.

“Ketika harus melakukan perubahan asumsi, kita harus menyesuaikan dengan realisasi penerimaan dan kebijakan fiskal nasional,” ujar Andi Harun, usai paripurna, baru-baru ini.

Menurutnya, koreksi mencakup seluruh sumber pendapatan, mulai dari dana transfer, bagi hasil provinsi, PAD, hingga pendapatan lain-lain yang sah. Namun faktor terbesar adalah kebijakan dari pusat.

“Di awal tahun kita merencanakan APBD sebesar Rp3,9 triliun. Kalau kita memaksakan angka itu padahal penerimaan tidak sampai, kita justru akan menambah beban utang. Jadi kita turunkan agar tidak melebih-lebihkan,” jelasnya.

Transfer Anjlok, DBH Turun Paling Dalam

Tekanan pendapatan bukan berasal dari PAD. Dari perubahan dokumen, PAD Samarinda justru melampaui target, dari target awal Rp1,3 triliun menjadi realisasi sekitar Rp1,4 triliun.

Pangkal penurunan ada pada pendapatan transfer. Pos itu susut Rp156,7 miliar, dari Rp2,474 triliun menjadi Rp2,318 triliun.

Penurunan terdalam terjadi pada Dana Bagi Hasil (DBH), yang anjlok dari Rp534,8 miliar menjadi Rp378,1 miliar.

Sejalan dengan itu, belanja daerah juga terpangkas dari Rp3,969 triliun menjadi Rp3,757 triliun atau turun Rp213,1 miliar.

Pemangkasan terbesar ada di belanja kegiatan perangkat daerah, dari Rp1.319 triliun menjadi Rp1.103 triliun. Sementara belanja earmarking tetap di angka Rp813,2 miliar.

“Kita semua harus patuh karena memang kebijakan nasional begitu. Ya kita harus menyesuaikan,” tegas Andi Harun.

Ia memastikan meski APBD terkoreksi, PAD tetap terjaga. “Kalau PAD-nya alhamdulillah tercapai, bahkan melampaui target,” tutupnya.


Editor : Maulana

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%
Sebelumnya :
Berikutnya :