Misteri jenderal bintang satu di kasus penyadapan Presiden Prabowo, jurnalis, aktivis hingga tokoh politik mulai terbongkar. Berasal dari satuan elite anti-teror dan sempat menjadi perhatian dalam dugaan kasus penguntitan Jampidsus.
EKSPOSKALTIM, Jakarta — Mabes Polri akhirnya membuka identitas sosok berinisial TK yang sebelumnya diungkap oleh Kapolri Jenderal Polisi Suyudi Ario Seto dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Kompleks Parlemen, Senayan. TK ternyata adalah seorang perwira tinggi (pati) Polri berpangkat bintang satu atau brigadir jenderal.
Kepala Divisi Humas Polri, Irjen Pol. Johnny Eddizon Isir, dalam keterangan yang diterima di Jakarta, Jumat (13/11/2026), menjelaskan bahwa perwira tinggi berinisial Brigjen TK saat ini sedang diperiksa secara maraton oleh Biro Pertanggungjawaban Profesi (Wabprof) Divisi Propam Polri guna mendalami dugaan pelanggaran kode etik profesi.
“Keterangannya juga didalami dalam proses penyidikan untuk mengungkap secara utuh peran masing-masing pihak dalam perkara itu,” imbuh Irjen Pol. Isir menegaskan.
Isir memastikan bahwa proses pemeriksaan internal melalui Propam dan penyidikan tindak pidana umum maupun khusus terkait dugaan penyadapan ilegal ini akan terus berjalan tanpa kompromi. Langkah tersebut ditempuh demi memastikan seluruh fakta hukum serta tingkat keterlibatan dari pihak-pihak terkait dapat terungkap secara menyeluruh di hadapan hukum.
Sebelumnya pada Kamis (12/11/2026), Kapolri Jenderal Pol. Suyudi Ario Seto secara terbuka mengungkap dugaan keterlibatan Brigjen TK ketika menyampaikan paparan komprehensif dalam rapat kerja bersama Komisi III DPR RI di Jakarta.
Dalam pemaparan di hadapan para legislator dewan, Kapolri membeberkan konstruksi perkara dan peran para tersangka. Salah satunya menyoroti peran tersangka berinisial AS, yang menjabat sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Kepala Bagian Monitoring (Kabag Mon) pada rentang waktu 7 Oktober 2025 hingga 1 Oktober 2026.
Berdasarkan hasil penyidikan Bareskrim, tersangka AS diduga tidak hanya bertindak meneruskan perintah penyadapan kepada operator teknis, melainkan juga memberikan instruksi khusus kepada Brigjen TK untuk melaksanakan pengawasan atau surveillance.
“Keempat, AS, yang menjabat sebagai PLT Kabag Mon pada 7 Oktober 2025 sampai dengan 1 Oktober 2026, diduga menerima perintah dari Jenderal LSP, kemudian meneruskan perintah kepada operator untuk melakukan penyadapan tanpa permohonan penyidik, kemudian melaporkan hasil penyadapan kepada LSP dan memerintahkan TK untuk melakukan surveillance,” ungkap Suyudi.
Kasus kakap ini bermula dari terbongkarnya operasi penyadapan tanpa prosedur hukum yang sah. Bareskrim Polri sebelumnya telah secara resmi menetapkan empat orang tersangka dalam kasus dugaan tindak pidana penyadapan ilegal, akses ilegal terhadap sistem elektronik, hingga penghapusan data elektronik.
Ironisnya, seluruh tersangka yang diamankan merupakan perwira tinggi Polri. Keempatnya masing-masing berinisial Jenderal LSP, AS, EH, dan SU. Berdasarkan konstruksi penyidikan, para jenderal tersebut diduga kuat terlibat dalam jaringan penyadapan ilegal yang menyasar berbagai kalangan penting di tanah air, mulai dari Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto hingga kalangan mahasiswa.
Lalu siapa Brigjen TK?
Nama dimaksud merujuk ke Brigjen Pol. Muhammad Tedjo Kusumo. Ia merupakan alumnus Akademisi Polisi tahun 1999 yang tak lain rekan seangkatan Irjen Eko Hadi Santoso, salah satu tersangka penyadapan Presiden. "Ya benar," ujar sumber Ekspos Kaltim.
Brigjen Tedjo memiliki rekam jejak panjang di satuan elite antiteror. Sebelum namanya terseret sebagai sosok berinisial TK dalam pusaran kasus dugaan penyadapan ilegal terhadap Presiden Prabowo Subianto, Tedjo pernah menduduki sejumlah posisi strategis di Densus 88 Antiteror Polri, di antaranya sebagai Kasatgaswil Jawa Tengah, Direktur Penindakan, hingga Direktur Intelijen.
Nama Tedjo Kusumo sendiri bukan kali ini saja menjadi sorotan publik. Pada Mei 2024, saat masih menjabat sebagai Kasatgaswil Jateng Densus 88, ia sempat dikaitkan dalam pemberitaan mengenai dugaan aksi penguntitan terhadap Jampidsus Kejaksaan Agung, Febrie Adriansyah.
Adapun dalam struktur jabatan terbarunya, berdasarkan Surat Telegram Kapolri Nomor ST/2251/X/KEP./2026 tertanggal 10 Oktober 2026, ia telah dimutasi sebagai Perwira Tinggi (Pati) Baharkam Polri untuk penugasan di Badan Otorita Pengelola Pantai Utara Jawa (BOPPJ).
