Pemkot Samarinda mulai mengerem sejumlah agenda pembangunan pada RAPBD 2027. Di tengah ruang fiskal yang makin sempit, hanya program yang berdampak langsung pada masyarakat yang diprioritaskan.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda memilih tidak memaksakan seluruh agenda pembangunan di tengah ruang fiskal yang semakin sempit. Penyusunan RAPBD 2027 kembali memakai basis efisiensi, dengan belanja dipilah berdasarkan skala prioritas setelah penerimaan Transfer ke Daerah (TKD) ikut terdampak kebijakan efisiensi nasional.
Wali Kota Samarinda Andi Harun mengatakan RAPBD 2027 diproyeksikan memiliki pendapatan sekitar Rp3,3 triliun. Komposisinya terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) sekitar Rp1,3 triliun, pendapatan transfer sekitar Rp2,1 triliun, serta pendapatan lain-lain yang sah.
Anggaran tersebut akan disusun dengan pola seimbang. Namun, Pemkot Samarinda tidak lagi memiliki ruang untuk mempertahankan seluruh belanja pada level yang sama seperti ketika fiskal daerah lebih longgar. Karena itu, belanja wajib dan pelayanan dasar menjadi pagar utama yang tidak boleh ditembus.
“Misalnya kesehatan, pendidikan, kesehatan, kemudian aspek pengawasan, dan infrastruktur pelayanan dasar. Begitu pula untuk juga membiayai belanja wajib,” kata dia menjelaskan hasil pembahasan KUA-PPAS APBD Samarinda 2027 baru-baru ini.
Andi Harun menegaskan efisiensi tidak berarti pembangunan dihentikan. Pemerintah hanya akan mengurangi jumlah kegiatan dengan mempertahankan program yang dianggap paling mendesak.
“Tidak ada belanja prioritas yang kita korbankan. Kita hanya menunda berdasarkan tingkat level prioritasnya,” ujar Andi Harun.
Ia memberi contoh pembangunan jalan. Jika dalam kondisi anggaran normal terdapat rencana membangun 50 ruas jalan, penyesuaian fiskal bisa membuat hanya empat atau lima ruas yang mampu dikerjakan. Ukuran utamanya adalah dampak terhadap masyarakat.
“Jadi jumlahnya yang akan berkurang, tapi bukan berhenti belanja. Menentukan skala prioritas kira-kira mana yang langsung berdampak pada pelayanan publik,” ujarnya.
Efisiensi akan kembali menyasar belanja yang tidak berhubungan langsung dengan pelayanan publik. Pemkot Samarinda memastikan penghematan makan dan minum, perjalanan dinas serta belanja seremonial masih diberlakukan. Sebaliknya, gerakan pemerintah untuk mempercepat pembangunan tetap berjalan.
Menurut Andi Harun, kondisi fiskal harus diterima secara realistis. Pemerintah tidak boleh memaksakan pola belanja hanya karena ingin mempertahankan jumlah program seperti tahun-tahun sebelumnya.
“Amun duit kita berkurang, ya sudah kita sesuaikan saja,” kata dia.
Bagi Andi Harun, efisiensi bukan sekadar memangkas anggaran, tetapi mengubah cara pemerintah mengambil keputusan. Ia menilai keterbatasan anggaran justru memaksa pemerintah melihat kebutuhan secara lebih jernih.
“Supaya, satu, tidak ada stres. Dua, kita bisa melihat dengan jernih, kita bisa mempertimbangkan dengan penuh kesadaran tinggi. Bahwa memang ada yang harus kita dahulukan,” paparnya.
Wali Kota Samarinda itu mengajak seluruh pihak memahami bahwa kondisi fiskal Samarinda tidak bisa dilepaskan dari kebijakan nasional. Ia pun memilih melihat penyempitan ruang fiskal sebagai latihan bagi pemerintah untuk semakin disiplin dalam mengelola anggaran.
“Insyaallah duit ini cukup aja. Agak sesak-sesak nafas, anggap aja itu latihan. Jadi kalau itu dibawa ke arah positif, harusnya kita tetap bergembira, bersyukur,” tutupnya.
