Rencana pembangunan Kereta Api Kalimantan berpotensi menjadi pintu baru ekspansi industri ekstraktif, alih-alih menyelesaikan persoalan logistik. Proyek ini dikhawatirkan memicu perampasan lahan baru, konflik agraria, dan penguatan eksploitasi sumber daya alam.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Wacana pembangunan Kereta Kalimantan yang kembali digaungkan Presiden Prabowo Subianto memantik perlawanan pemikiran dari kelompok sipil. Di balik klaim efisiensi logistik dan perlindungan jalan raya yang dijagokan pemerintah serta akademisi, mega-proyek ini dinilai tak lebih dari kamuflase untuk meladeni kerakusan industri ekstraktif.
Dinamisator Jaringan Advokasi Tambang (JATAM) Kaltim, Mustari Sihombing, menegaskan bahwa publik perlu membedakan secara mendasar antara pembangunan untuk hak rakyat dan fasilitasi bagi pemodal.
Lihat postingan ini di Instagram
"Kalau soal pembangunan infrastruktur untuk kebutuhan masyarakat, dan itu bagian dari tanggung jawab negara. Tapi perlu dilihat juga apakah dia diperuntukkan untuk kebutuhan industri, pengangkutan bahan barang-barang dari aktivitas industri?" ujar Mustari saat wawancara khusus dengan EksposKaltim, Rabu (5/8).
Ia mempertanyakan kepatutan menjadikan Kalimantan Timur (Kaltim) sebagai "tumbal" pembangunan semu secara terus-menerus. Selama puluhan tahun, kata Mustari, Kaltim dipaksa memikul penderitaan akibat operasi tambang dan perkebunan yang mengabaikan keselamatan warga.
Ruang-ruang ekonomi produktif masyarakat yang selama ini berjalan, pasca hadirnya industri pertambangan dan perkebunan, justru menggusur dan menghilangkan semua ruang-ruang ekonomi itu.
"Kita tahu sudah puluhan tahun babak telur, di lubang tambang sendiri sudah ada 53 yang tenggelam, tewas, bahkan rata-rata kebanyakan juga anak-anak," ungkapnya.
Menurut Mustari, mega-proyek perkeretaapian bentang panjang ini berpotensi kuat memicu perampokan lahan (land grabbing), konflik agraria, hingga penggusuran ruang hidup masyarakat adat maupun lokal.
“Benar. Justru pemerintah malah berinisiatif untuk memberikan jalan dan pintu selebar-lebarnya lagi terhadap industri ini,” ujarnya.
Poin paling tajam disuarakan Mustari saat merespons dalih bahwa kereta api diperlukan untuk mencegah kerusakan jalan raya akibat kendaraan bertonase besar. Ia menilai cara berpikir tersebut sebagai bentuk keputusasaan dan kesesatan logika negara dalam menegakkan aturan.
"Inilah logika bajingan negara kita selama ini. Yang perlu dikoreksi itu logika dasarnya sebenarnya," lugasnya.
Ia mengingatkan bahwa regulasi pelarangan angkutan tambang di jalan umum sejatinya sudah tertuang tegas dalam undang-undang maupun Peraturan Daerah (Perda) Nomor 10 Tahun 2012. Alih-alih menindak tegas perusahaan pelanggar, negara justru dinilai tunduk dan menyodorkan fasilitas baru.
Menurut Mustari, langkah ini bertentangan dengan komitmen global dalam menghadapi bencana iklim dan mengabaikan fakta di lapangan bahwa keberadaan industri ekstraktif tidak pernah membawa kesejahteraan nyata bagi warga kampung.
"Tidak ada satupun klaim dari masyarakat yang mengatakan bahwa mereka sejahtera. Mereka malah merasakan banyak sekali kehilangan sumber-sumber ekonomi, air, hingga harmonisasi sosial," paparnya.
JATAM Kaltim mencium adanya pergeseran modus operasi pengerukan sumber daya alam yang kini dibungkus rapi dengan narasi pembangunan infrastruktur. Di balik proyek ini, disinyalir terdapat perburuan rente, peluang korupsi, dan keuntungan eksklusif bagi segelintir elite.
"Selama ini kan kita selalu ditipu sama pemerintah. Selalu dipoles seolah-olah ini rencananya untuk kesejahteraan masyarakat. Justru orang-orang tertentu saja yang menikmati," cetus Mustari.
Guna mengantisipasi tabiat birokrasi yang kerap mengeksekusi proyek secara sepihak dan senyap dari masyarakat tapak, JATAM Kaltim akan mengambil langkah konsolidasi dan edukasi di akar rumput.
JATAM Kaltim memastikan akan terus berbagi informasi dan menggelar kegiatan konsolidasi bersama warga yang terdampak langsung, agar publik Kaltim tidak kembali terkecoh oleh janji-janji manis pembangunan infrastruktur.
"Informasi rencana kegiatan pembangunan itu kan justru memang selalu senyap cepat tanpa ada proses analisis dan kajian yang dilakukan pemerintah. Tiba-tiba main patok dan bangun," pungkas Mustari.
