Di saat ribuan siswa baru sudah mulai masuk kelas, bantuan seragam gratis dari program Gratispol masih tertahan di meja pendataan.
EKSPOSKALTIM, Samarinda — Pembagian bantuan seragam sekolah gratis dari program unggulan Gratispol bagi para siswa di Kalimantan Timur (Kaltim) rupanya masih tersendat. Komisi IV DPRD Kaltim membedah kinerja Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim yang dinilai lambat dalam memproses pendataan hingga pengukuran pakaian para pelajar baru.
Sorotan tersebut mencuat dalam Rapat Kerja pembahasan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) untuk APBD Perubahan 2026 dan APBD Murni 2027 di Gedung DPRD Kaltim, Senin (27/7).
Anggota Komisi IV DPRD Kaltim, Sarkowi V. Zahry, menegaskan bahwa lambannya proses pendataan di tingkat sekolah tak boleh mengorbankan hak para siswa. Pihaknya mendesak agar pendistribusian seragam gratis diselesaikan tanpa penundaan lagi.
"Ketika ada ukurannya sudah fix itu segera, dan kita minta dalam waktu Agustus ini sudah ada distribusi," tegas Sarkowi.
Tak hanya persoalan seragam, pada rapat evaluasi tersebut Komisi IV menemukan jurang perbedaan angka yang fantastis mencapai Rp400 miliar antara usulan Disdikbud dengan data Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
Sarkowi mengaku terkejut saat Disdikbud menyodorkan pagu indikatif sebesar Rp2,2 triliun, padahal kesepakatan awal dengan TAPD hanya berada di angka Rp1,8 triliun. Pihaknya mendesak evaluasi ulang agar tidak ada program strategis yang menjadi korban pemangkasan mendadak.
"Jadi kami menyampaikan supaya ini cross-check kembali, karena kalau nanti di akhir-akhir untuk mendelete program-program mana yang angkanya Rp400 sekian miliar ini kan tidak mudah," ujarnya.
Di sisi lain, Komisi IV turut menuntut komitmen Disdikbud dalam menyelesaikan pembangunan gedung SMA dan SMK yang terhenti sejak alokasi anggaran dua tahun sebelumnya.
Politikus Golkar itu meminta Disdikbud menghentikan penundaan dan segera menyusun skala prioritas agar fasilitas pendidikan tersebut dapat dimanfaatkan secara optimal oleh masyarakat.
"Sudah dianggarkan di 2025, 2024, sampai sekarang belum selesai. Itu kita ingatkan yang belum selesai supaya itu diprioritaskan," pungkas Sarkowi.
