Kalimantan menjadi salah satu wilayah yang paling terdampak setelah Badan Gizi Nasional menutup ratusan dapur pelayanan gizi karena persoalan kebersihan, kualitas makanan, hingga kasus keracunan.
EKSPOSKALTIM, Samarinda — Badan Gizi Nasional (BGN) menutup 833 dapur Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) atau dapur Program Makan Bergizi Gratis (MBG) di berbagai wilayah Indonesia setelah menemukan sejumlah pelanggaran standar operasional.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 424 dapur berada di wilayah Kalimantan, Sulawesi, Maluku, Bali, Nusa Tenggara Barat (NTB), Nusa Tenggara Timur (NTT), hingga Papua. Angka tersebut menjadi kelompok wilayah dengan jumlah penutupan terbesar dibanding kawasan lain.
Kepala BGN Sudaryono mengatakan langkah penutupan dilakukan setelah evaluasi menemukan berbagai persoalan serius dalam pengelolaan dapur MBG.
"Ada 833 dapur yang kami suspend hari ini," kata Sudaryono dalam konferensi pers di Jakarta, Senin (28/7).
Menurut dia, dapur yang ditutup tidak akan menerima pembayaran dari pemerintah karena terbukti melakukan pelanggaran.
Pelanggaran yang ditemukan antara lain makanan tidak higienis, kualitas menu yang tidak sesuai standar, adanya kasus keracunan makanan, hingga Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) yang tidak memenuhi syarat.
"Dapur yang di-suspend ini bukan seperti yang lalu. Dulu di-suspend, tapi tetap dibayar. Kalau sekarang ditutup, tidak dibayar, karena pelanggaran," tegasnya.
Selain menutup ratusan dapur, BGN juga melakukan penindakan terhadap personel yang terlibat dalam pengelolaan program tersebut.
Sebanyak 261 pegawai non-ASN diberhentikan, terdiri atas 224 pegawai non-ASN dan 37 tenaga ahli.
Sementara itu, sembilan aparatur sipil negara (ASN) dijatuhi hukuman disiplin berat dan berpotensi diberhentikan. Sebanyak 39 ASN lainnya mendapat sanksi disiplin ringan berupa mutasi, demosi, hingga teguran administratif.
"Kami menemukan sembilan ASN melakukan pelanggaran berat atau disiplin berat. Besar kemungkinan yang bersangkutan akan kami proses pemberhentiannya," ujar Sudaryono.
Meski belum merinci lokasi dapur yang ditutup di masing-masing provinsi, keputusan tersebut berpotensi menjadi perhatian daerah-daerah di Kalimantan, termasuk Kalimantan Timur yang dalam beberapa waktu terakhir menjadi salah satu wilayah percepatan pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis.
Sudaryono menegaskan langkah penertiban dilakukan sebagai bagian dari upaya membersihkan program dari praktik yang menyimpang sekaligus memastikan kualitas makanan yang diterima masyarakat tetap terjaga.
"Penting bagi kami memastikan abdi negara di setiap dapur itu bekerja dengan sebaik-baiknya, sebersih-bersihnya, dan memastikan menu yang tersaji itu baik," katanya.
BGN menyatakan akan memperkuat pengawasan dengan melibatkan pemerintah daerah, kementerian dan lembaga terkait, serta masyarakat untuk mengawasi kualitas menu, kebersihan dapur, hingga distribusi makanan dalam program MBG.
