EKSPOSKALTIM, Samarinda - Lonjakan jumlah penumpang pada layanan Balikpapan City Trans (Bacitra) menjadi indikator awal bahwa kebutuhan terhadap angkutan umum yang terjadwal dan pasti sebenarnya telah lama ada. Namun, di saat yang sama, tingkat keterisian yang melampaui kapasitas juga membuka pertanyaan tentang kesiapan sistem dalam jangka menengah.
Sebanyak 21 unit bus yang beroperasi setiap hari mencatatkan total pengguna harian mencapai 6.332 orang, dengan tingkat keterisian di atas 100 persen. Angka ini menunjukkan tingginya respons masyarakat, tetapi juga menandakan potensi tekanan terhadap kualitas layanan jika tidak diimbangi penambahan armada dan penguatan manajemen operasional.
Analis Kebijakan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kaltim, Mochammad Rayani, menyatakan bahwa transformasi transportasi massal di wilayah tersebut masih berada pada tahap awal dan dijalankan secara bertahap.
“Kaltim saat ini sudah memulai transformasi besar menghadirkan angkutan perkotaan modern yang nyaman bagi masyarakat,” kata Rayani di Samarinda, Jumat (10/4).
Program ini masih bergantung pada dukungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), khususnya untuk operasional awal. Ketergantungan ini menjadi salah satu aspek krusial, mengingat keberlanjutan program akan bergeser ke pemerintah daerah dalam beberapa tahun ke depan.
Penjabat Sekretaris Daerah Balikpapan, Agus Budi Prasetyo, menyebut operasional Bacitra masih sepenuhnya ditanggung Kementerian Perhubungan hingga 2026. Setelah itu, Pemerintah Kota Balikpapan diproyeksikan mengambil alih pengelolaan dengan kebutuhan anggaran sekitar Rp22 miliar per tahun.
Transisi ini berjalan beriringan dengan pembangunan infrastruktur pendukung. Sebanyak 125 halte direncanakan dibangun secara bertahap, dengan 33 titik telah terealisasi melalui kolaborasi pemerintah daerah dan pendanaan tanggung jawab sosial perusahaan (CSR).
Di Samarinda, rencana serupa masih berada pada tahap perencanaan. Kepala Dinas Perhubungan Kota Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengungkapkan bahwa studi kelayakan telah memetakan kebutuhan tujuh rute utama dan enam rute pengumpan.
Menurutnya, penyediaan transportasi publik dengan standar pelayanan minimal menjadi kebutuhan mendesak, mengingat sistem angkutan konvensional yang ada selama ini tidak memberikan kepastian waktu tunggu.
“Target kami, program angkutan massal di Samarinda masuk ke dalam program Bappenas sehingga memperoleh kucuran dana dari pemerintah pusat pada tahun 2027 mendatang,” kata Manalu.
Peralihan ke angkutan massal juga diproyeksikan berdampak pada pengeluaran rumah tangga, tingkat kecelakaan lalu lintas, serta emisi gas buang. Namun, efektivitasnya tetap bergantung pada konsistensi layanan dan kemampuan pemerintah daerah menjaga kualitas operasional setelah dukungan pusat berakhir. (ant)
.jpeg)
