EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, menegaskan bahwa Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LPPD) merupakan cerminan langsung dari capaian kinerja Pemerintah Kota Bontang selama satu tahun anggaran.
Hal tersebut disampaikannya saat membuka Workshop Pendampingan Penyusunan LPPD Tahun 2025 yang digelar di Auditorium 3 Dimensi, Senin (9/3/2026) pagi.
Dalam sambutannya, Agus Haris menegaskan bahwa kualitas LPPD sangat bergantung pada kinerja perangkat daerah serta kemampuan menyajikan data yang akurat dan terukur.
“Output dari LPPD ini adalah cerminan langsung dari capaian kinerja Pemerintah Kota Bontang, baik wali kota maupun wakil wali kota, selama satu tahun anggaran,” ujarnya.
Menurutnya, baik atau tidaknya penilaian terhadap kinerja pemerintah daerah sangat ditentukan oleh kualitas kerja setiap perangkat daerah, termasuk kelengkapan data dan dokumen pendukung yang disampaikan dalam laporan.
Karena itu, ia mengingatkan seluruh perangkat daerah agar tidak mengabaikan koordinasi serta kelengkapan eviden yang menjadi dasar penilaian kinerja.
“Jangan sampai capaian yang sudah kita kerjakan maksimal justru mendapat nilai indikator rendah karena lemahnya koordinasi atau dokumen pendukung yang kurang,” tegasnya.
Dalam kesempatan tersebut, Agus Haris juga menginstruksikan para peserta workshop untuk memahami secara komprehensif dokumen perencanaan, penganggaran, hingga realisasi kinerja di masing-masing unit kerja.
Selain itu, peserta diminta mempelajari secara rinci setiap indikator kinerja beserta bobot penilaiannya agar penyusunan laporan dapat dilakukan secara tepat dan sistematis.
Ia juga menekankan pentingnya koordinasi lintas perangkat daerah dengan mengesampingkan ego sektoral serta menyiapkan dokumen pendukung secara lengkap dan tertib.
“Kami berharap kualitas LPPD Kota Bontang dapat terus meningkat dari tahun ke tahun,” tambahnya.
Sementara itu, Kepala Bagian Pemerintahan Yuti Nurhayati melaporkan bahwa workshop tersebut berlangsung selama dua hari. Hari pertama dilaksanakan di Auditorium 3 Dimensi, sedangkan hari kedua digelar di Balai Pertemuan Umum (BPU) Kecamatan Bontang Utara.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari Direktorat Evaluasi Kinerja dan Peningkatan Kapasitas Daerah (EKPKD) Direktorat Jenderal Otonomi Daerah Kementerian Dalam Negeri.
Di antaranya Kepala Subdirektorat EKPKD Wilayah II Amril Rahim serta Penelaah Teknis Kebijakan Reni Sirait. Selain itu, Direktur EKPKD Ditjen Otonomi Daerah Kemendagri Heriyandi Roni turut memberikan materi melalui sambungan zoom meeting.
Dalam paparannya, Amril Rahim menjelaskan bahwa LPPD merupakan instrumen evaluasi penyelenggaraan pemerintahan daerah sekaligus tolok ukur kinerja pemerintah daerah secara nasional.

