EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Wakil Wali Kota Bontang, Agus Haris, memastikan penanggulangan banjir masih menjadi salah satu program prioritas Pemerintah Kota Bontang. Hal tersebut ditunjukkan dengan alokasi anggaran yang disiapkan dalam APBD tahun 2026.

Kepastian itu disampaikan Agus Haris saat menghadiri kegiatan buka puasa bersama yang digelar Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) Kelurahan Guntung di Lapangan Voli Kelurahan Guntung, Sabtu (7/3/2026).

Dalam kesempatan tersebut, ia menyampaikan bahwa pemerintah kota telah menyiapkan anggaran sebesar Rp45 miliar untuk program pengendalian banjir di berbagai wilayah, termasuk Kelurahan Guntung.

“Untuk Guntung, kami juga sudah masukkan program pengendalian banjir,” ujar Agus Haris di hadapan warga.

Ia menjelaskan bahwa setelah perayaan Idulfitri, sejumlah proyek penanggulangan banjir direncanakan segera memasuki tahap lelang sehingga proses pelaksanaannya dapat segera dimulai.

“Kita berharap tidak ada kendala dalam prosesnya. Anggaran sudah tersedia, tinggal pelaksanaannya,” katanya.

Meski demikian, Agus Haris mengingatkan bahwa penanganan banjir tidak dapat diselesaikan secara instan. Salah satu penyebab utama banjir di wilayah Bontang, termasuk Guntung, adalah kiriman air dari daerah hulu yang berada di wilayah Kabupaten Kutai Timur.

“Penanganan banjir ini tidak bisa langsung selesai seratus persen karena salah satu penyebabnya adalah kiriman air dari wilayah hulu di Kutai Timur,” jelasnya.

Selain menyinggung persoalan banjir, Agus Haris juga menekankan pentingnya kolaborasi antara pemerintah dan masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah.

Menurutnya, berbagai program pembangunan tidak dapat berjalan optimal tanpa partisipasi aktif dari masyarakat.

“Pemerintah tidak dapat bekerja sendiri. Dukungan dan partisipasi masyarakat sangat diperlukan agar program pembangunan dapat berjalan dengan baik,” ujarnya.

Ia menjelaskan bahwa aspirasi masyarakat umumnya disampaikan melalui forum Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang dilaksanakan secara berjenjang mulai dari tingkat kelurahan hingga kota. Namun demikian, tidak semua usulan dapat direalisasikan karena keterbatasan kemampuan anggaran daerah.

“Sebagian besar APBD digunakan untuk belanja pegawai, insentif keagamaan dan pendidikan, bantuan sosial, serta program pendidikan lainnya,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Agus Haris juga menyoroti pentingnya transparansi dalam pendataan pencari kerja di tingkat kelurahan. Menurutnya, keterbukaan data dapat membantu perusahaan memperoleh informasi yang akurat sekaligus memastikan proses rekrutmen berjalan lebih adil.

“Pendataan pencari kerja perlu dilakukan secara terbuka oleh kelurahan dan lembaga masyarakat, kemudian disampaikan secara resmi kepada perusahaan agar proses rekrutmen lebih transparan dan adil,” pungkasnya.