Penyelenggara Bandara Aji Pangeran Tumenggung (APT) Pranoto Samarinda mendorong pemenuhan lahan penyangga di sekitar bandara sebagai prasyarat keselamatan penerbangan, bukan sekadar agenda pengembangan fasilitas.
EKSPOSKALTIM, Samarinda – Kebutuhan lahan di kawasan Bandara APT Pranoto Samarinda kembali menjadi perhatian serius otoritas bandara. Lahan tersebut dinilai krusial untuk menjamin keselamatan operasional penerbangan sipil, terutama terkait pengendalian hambatan (obstacle) di area manuver pesawat.
Kepala Badan Layanan Umum (BLU) Unit Penyelenggara Bandar Udara (UPBU) Kelas I APT Pranoto, I Kadek Yuli Sastrawan, mengungkapkan pihaknya telah meminta dukungan Pemerintah Kota Samarinda guna memenuhi kebutuhan lahan tersebut.
“Secara khusus kami sudah berkomunikasi dengan Pemerintah Kota Samarinda terkait pemenuhan lahan yang dibutuhkan bandara. Responsnya positif,” kata Kadek di Samarinda, Sabtu (17/1), dikutip dari antara.
Menurut Kadek, pengembangan bandara kerap dipersepsikan sebatas penambahan kapasitas terminal atau jumlah penumpang. Padahal, aspek paling mendasar justru terletak pada kepatuhan terhadap regulasi keselamatan penerbangan.
Ia menegaskan ketersediaan lahan penyangga berfungsi memastikan tidak adanya hambatan fisik yang berpotensi mengganggu pergerakan pesawat, baik saat lepas landas maupun mendarat. Tanpa ruang yang memadai, risiko keselamatan tidak dapat ditoleransi.
Komitmen terhadap keselamatan tersebut, lanjut Kadek, dijalankan melalui koordinasi intensif antara pengelola bandara, AirNav Indonesia, BMKG, serta seluruh maskapai yang beroperasi di APT Pranoto.
“Standar keselamatan kami terapkan sama, baik untuk penerbangan perintis seperti Smart Aviation maupun penerbangan komersial berjadwal yang setiap hari mengangkut ratusan penumpang,” ujarnya.
Dalam setiap penerbangan, awak pesawat diwajibkan memperbarui data cuaca melalui sistem resmi BMKG, termasuk laporan TAFOR dan METAR, sebelum mengambil keputusan terbang. Informasi tersebut mencakup jarak pandang, arah dan kecepatan angin, hingga potensi pembentukan awan di jalur penerbangan.
Data digital itu kemudian divalidasi dengan laporan visual petugas bandara di lokasi asal dan tujuan guna membaca dinamika cuaca secara lebih presisi. Jika terdeteksi perubahan signifikan, koordinasi lintas petugas darat dilakukan secara real time.
BMKG memiliki kewenangan untuk menyampaikan peringatan dini kepada seluruh pemangku kepentingan penerbangan apabila terdapat potensi cuaca ekstrem yang dapat memengaruhi keselamatan.
“Berbagai opsi mitigasi sudah menjadi bagian dari prosedur, mulai dari penundaan, pembatalan, holding, pengalihan pendaratan, hingga keputusan kembali ke bandara asal. Semua itu diambil berdasarkan pertimbangan profesional pilot,” kata Kadek.
