EKSPOSKALTIM, Jakarta - PT Pertamina Patra Niaga membantah informasi yang beredar di media sosial terkait pembatasan pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun kapasitas mesin yang disebut mulai berlaku pada 1 Juni 2026.
Corporate Secretary Pertamina Patra Niaga Roberth MV Dumatubun menegaskan informasi tersebut tidak benar karena hingga saat ini belum ada kebijakan ataupun arahan resmi dari pemerintah maupun regulator terkait pembatasan Pertalite untuk kendaraan tertentu.
“Informasi mengenai daftar merk kendaraan tertentu yang disebut tidak boleh membeli Pertalite mulai 1 Juni 2026 dipastikan tidak benar karena sampai saat ini tidak ada rencana ataupun arahan dari pemerintah dan regulator,” ujar Roberth dalam keterangan resmi yang dikonfirmasi dari Jakarta, Sabtu (23/5).
Ia memastikan Pertamina Patra Niaga tetap menjalankan mandat distribusi energi sesuai kebijakan resmi pemerintah. Karena itu, masyarakat diminta tidak mudah percaya terhadap informasi yang belum terverifikasi.
Menurut dia, hingga kini tidak ada aturan yang membatasi pembelian Pertalite berdasarkan merek kendaraan maupun kapasitas mesin sebagaimana tercantum dalam unggahan yang ramai beredar di media sosial.
“Masyarakat kami imbau untuk tidak mudah mempercayai maupun menyebarluaskan informasi yang belum terverifikasi,” katanya.
Pertamina juga memastikan layanan distribusi dan penyaluran Pertalite tetap berjalan normal. Sementara Program Subsidi Tepat yang selama ini dijalankan disebut merupakan bagian dari upaya penyaluran energi bersubsidi agar lebih tepat sasaran dan tidak berkaitan dengan daftar kendaraan yang diklaim dilarang membeli Pertalite.
Untuk menghindari penyebaran informasi keliru, Pertamina mengimbau masyarakat memverifikasi setiap informasi melalui kanal resmi pemerintah, regulator, maupun Pertamina sebelum membagikannya kembali di ruang digital.
Masyarakat juga dapat memperoleh informasi terkait produk dan layanan Pertamina Patra Niaga melalui Pertamina Contact Center 135.
.jpg)