EKSPOSKALTIM, Balikpapan - Polemik penempatan kursi Sultan Kutai Kartanegara Ing Martadipura, Yang Mulia Adji Muhammad Arifin, dalam acara peresmian Kilang Minyak Balikpapan yang dihadiri Presiden Prabowo Subianto terus menuai perhatian publik. Setelah Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur memberikan klarifikasi bahwa penataan tempat duduk sepenuhnya menjadi kewenangan protokol Istana, respons juga datang dari kalangan kesultanan Nusantara.

Sultan Banjar Pangeran Khairul Saleh menilai polemik tersebut perlu disikapi secara lebih jernih dengan memahami peran historis kerajaan dan kesultanan dalam pembentukan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Pangeran Khairul Saleh mengingatkan sebelum Indonesia berdiri sebagai sebuah negara, wilayah Nusantara merupakan kumpulan kerajaan dan kesultanan besar maupun kecil yang tersebar dari Sumatra hingga kawasan timur. Kerajaan-kerajaan seperti Sriwijaya, Majapahit, Mataram, Banjar, Bulungan, Kutai Kartanegara, hingga Ternate tercatat memiliki peran penting dalam perlawanan terhadap VOC, Pemerintah Hindia Belanda, Jepang, serta tentara Sekutu.

"Perjuangan tersebut melahirkan banyak pahlawan nasional dari kalangan kerajaan dan kesultanan, antara lain Pangeran Diponegoro, Imam Bonjol, Sultan Hasanuddin, Pangeran Hidayatullah, dan Pangeran Antasari," kata Khairul dikontak media ini, Jumat (16/1).

Ia juga menuturkan bahwa menjelang Proklamasi Kemerdekaan 1945, Presiden pertama RI Soekarno memandang penting untuk bermusyawarah dengan para raja dan sultan guna menetapkan wilayah serta struktur kekuasaan negara yang akan diproklamasikan. Dari musyawarah itu, para raja dan sultan bersedia menyerahkan wilayah serta kekuasaannya untuk bergabung ke dalam NKRI, bahkan sebagian turut menyumbangkan dana kerajaan demi perjuangan kemerdekaan.

Sebagai contoh, Sultan Syarif Kasim II dari Kerajaan Siak disebut menyumbangkan dana sebesar 13 juta gulden atau setara hampir Rp1,2 triliun untuk mendukung Republik Indonesia yang baru berdiri.

Pangeran Khairul Saleh juga menyinggung bentuk penghargaan negara terhadap kerajaan dan kesultanan yang tercatat dalam sejarah, seperti penetapan Yogyakarta sebagai Daerah Istimewa. Selain itu, sejumlah tokoh kerajaan pernah dipercaya menduduki jabatan strategis negara, di antaranya Sri Sultan Hamengkubuwono IX, Mangkunegara VIII, Pangeran Mohammad Noor, dan Ida Anak Agung Gde Agung.

Dalam konteks kekinian, ia menyebut penghormatan terhadap kerajaan dan kesultanan juga tercermin dalam tradisi kenegaraan. Pada masa pemerintahan Presiden Joko Widodo hingga Presiden Prabowo Subianto, pakaian adat dari berbagai kerajaan dan kesultanan kerap dikenakan dalam upacara peringatan Hari Kemerdekaan di Istana Negara. Para raja dan sultan pun secara rutin diundang untuk menghadiri upacara tersebut.

BACA JUGA Sebelum Istana Negara Berdiri, Ada Aji Galeng Menjaga Sepaku

Menanggapi pemberitaan mengenai penempatan kursi Sultan Kutai Kartanegara dalam acara peresmian Kilang Minyak Balikpapan, Pangeran Khairul Saleh menilai persoalan tersebut berkaitan dengan aspek keprotokolan. Ia menyebut sejumlah kemungkinan penyebab, mulai dari ketidaksengajaan, kurangnya pemahaman terhadap sejarah terbentuknya NKRI, keterbatasan kesiapan panitia dalam mengantisipasi jumlah undangan dan luas area acara, hingga persoalan administratif serta batas waktu konfirmasi kehadiran

Sebelumnya, Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur melalui Kepala Biro Administrasi Pimpinan Setda Kaltim, Syarifah Alawiyah, telah menjelaskan bahwa penataan tempat duduk dalam agenda kunjungan Presiden RI sepenuhnya menjadi kewenangan protokol Istana. Pemprov Kaltim disebut hanya bertindak sebagai pendukung dan tidak memiliki kewenangan mengubah susunan yang telah ditetapkan pusat, meski di lapangan terdapat keterbatasan tempat dan dinamika koordinasi.  

Meski demikian, Pangeran Khairul Saleh menegaskan pihak kerajaan dan kesultanan Nusantara justru merasa terhormat atas sikap Presiden Prabowo Subianto yang secara terbuka menunjukkan penghargaan kepada Sultan Kutai Kartanegara dalam acara tersebut. Menurutnya, hal itu mencerminkan pemahaman Presiden terhadap sejarah bangsa Indonesia.

“Atas kejadian yang oleh sebagian masyarakat dianggap kurang pas, semoga kita semua dan pihak terkait dapat mengambil pelajaran berharga serta menyikapinya dengan berlapang dada,” pungkasnya.