Jakarta, EKSPOSKALTIM — Mukhtarudin resmi dilantik sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (P2MI) oleh Presiden Prabowo Subianto pada 8 September 2025. Penunjukan politikus Golkar asal Kalimantan Tengah ini memicu kritik tajam soal kapabilitas dan motif politik di balik reshuffle kabinet.

Mukhtarudin adalah politikus Golkar yang tiga periode duduk di DPR RI. Pada periode terakhir ia tercatat sebagai Sekretaris Fraksi dan anggota Komisi XII, bukan komisi yang membidangi ketenagakerjaan apalagi urusan pekerja migran.

Sebelum berpolitik, pria asal Kotawaringin ini pernah berkarier sebagai pegawai negeri di Departemen Tenaga Kerja pada 1990-an, namun rekam jejak legislatifnya tidak menunjukkan pengalaman khusus di bidang perlindungan pekerja migran.

Ketua Umum Golkar, Bahlil Lahadalia, mengakui partainya merekomendasikan nama Mukhtarudin kepada presiden. Golkar menepis narasi bahwa pengisian kursi ini sekadar “tukar kursi”. Namun sejumlah pakar ilmu politik mendesak agar jabatan menteri dipilih berdasarkan kapabilitas, bukan semata pertimbangan partai.

Pakar politik Uhaib Asa'ad menyatakan kekhawatiran tersebut secara tegas. Menurut Uhaib, reshuffle itu terjadi di tengah desakan publik untuk membersihkan jejak patronase politik, dan pengangkatan Mukhtarudin memperlihatkan pola patronase yang masih kuat.

“Seperti lazimnya di negeri ini dalam relasi kuasa, kompetensi dan profesionalisme tidak menjadi pertimbangan untuk menjadikan seseorang sebagai pejabat publik tetapi lebih mengedepan pertimbangan kepentingan politik atau hubungan patronase politik," ujar dosen ilmu politik Universitas Islam Kalimantan ini, Rabu (10/9).

Fakta seperti ini mewarnai kultur politik di Indonesia. Dampaknya, kata dia, adalah seorang pejabat atau menteri yang ditunjuk tidak bisa menjalankan tugas secara maksimal karena tidak memiliki kompetensi.

Uhaib menyoroti peran lobi elite partai dan faktor daerah dalam penunjukan tersebut. Sudah pasti bahwa pengaruh lobi politik sangat menentukan dalam penunjukan Mukhtaruddin.

"Lobi politik dari elite partai Golkar sangat menentukan sebagai sharing of power. Selain itu, Presiden Prabowo Subianto juga mempertimbangkan faktor daerah, Mukhtaruddin sebagai politisi dari Kalimantan Tengah,” kata doktor ilmu politik jebolan Universitas Brawijaya ini.

Soal implikasi praktis terhadap perlindungan TKI/TKW, Uhaib meragukan kesiapan menteri baru jika penunjukan memang didorong oleh kalkulasi politik.

“Pertanyaan kritisnya adalah, apakah Mukhtaruddin itu memiliki kapasitas dan kompetensi dalam urusan Ketenagakerjaan ini? Apakah sebagai Menteri Perlindungan Pekerja Migran Indonesia bisa memberikan kebijakan yang menguntungkan para TKI/TKW atau sekadar menguntungkan para agen-agen pengerah tenaga saja yang berwatak oligarki predatoris. Atau merepresentasikan sebagai bentuk perbudakan modern atas nama Pahlawan Devisa Negara.”

Kementerian P2MI memegang peran strategis mengingat besarnya arus tenaga kerja keluar negeri dan rentannya pelanggaran hak. Uhaib menekankan kebutuhan akan political will yang konkret, bukan hanya retorika, untuk mempercepat respons terhadap kasus TKI/TKW, memperbaiki mekanisme pelindungan, dan membongkar praktik pemerasan dalam rantai penempatan.