Bontang, EKSPOSKALTIM – Gubernur Kalimantan Timur, Rudy Mas’ud, membantah tudingan bahwa program beasiswa Gratispol tidak dibagikan merata kepada mahasiswa. Itu, merespons aksi balik badan ratusan mahasiswa Universitas Mulawarman (Unmul).  

Rudy berkata program yang digagasnya itu mencakup pembiayaan Uang Kuliah Tunggal (UKT) dari jenjang S1 hingga S3, dengan anggaran sekitar Rp778,9 miliar. Rudy menegaskan, semua mahasiswa baru, baik di universitas negeri maupun swasta, sudah mendapat beasiswa tersebut.

“Oh, enggak. Kalau FKIP semuanya ditanggung sama pemerintah provinsi,” ujarnya kepada EKSPOSKALTIM, Minggu (11/8) sore.

Ia menekankan beasiswa Gratispol bukan hanya untuk Universitas Mulawarman (Unmul), melainkan juga kampus lain di Kaltim. “Semuanya gratis untuk mahasiswa baru. Baik swasta maupun negeri,” katanya.

Pengecualian berlaku untuk fakultas kedokteran. Menurut Rudy, biaya kuliah di jurusan ini jauh lebih tinggi, sehingga pemerintah hanya bisa memberi subsidi. “Seluruhnya, kecuali kedokteran. Karena kita ada batas minimum Rp5 juta dan maksimum Rp7,5 juta untuk UKT-nya,” jelasnya.

Pernyataan Rudy merespons aksi ratusan mahasiswa baru Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan (FKIP) Unmul yang membalikkan badan saat Wakil Gubernur Kaltim, Seno Aji, berpidato dalam Pengenalan Kehidupan Kampus Mahasiswa Baru (PKKMB) di GOR 27 September Unmul, Samarinda, Selasa (5/8) lalu.

Aksi itu terekam dalam video yang viral di media sosial. Dalam rekaman, Seno terlihat tersenyum heran dan sempat bertanya, “Kenapa berbalik ke sana? Kenapa anak FKIP balik arah tadi?”

Informasi yang beredar menyebut aksi tersebut sebagai protes terhadap program Gratispol yang dinilai belum merata. Setelah mendapat penjelasan dari panitia dan kampus, para mahasiswa kembali menghadap panggung dan mengikuti acara hingga selesai.

Presiden BEM KM Unmul, Muhammad Ilham Maulana, mengatakan pihaknya sejak awal menolak penggunaan GOR 27 September untuk PKKMB karena tak memadai menampung lebih dari 6.000 mahasiswa baru. “Sejak awal kami menolak penggunaan GOR 27 sebagai lokasi PKKMB karena tidak memadai,” ujarnya.

BEM juga mengecam kehadiran Brigjen TNI Deni Sukwara dari Kodam VI/Mulawarman, yang dinilai sebagai bentuk militerisasi kampus. “Kami dengan tegas menolak kehadiran militer dalam PKKMB. Ini bentuk militerisasi ruang pendidikan,” tegas Ilham.

Menurutnya, BEM sudah mengajukan konsep PKKMB alternatif dengan narasumber sipil dan akademisi, namun banyak usulan ditolak tanpa alasan jelas.

Dosen Fakultas Hukum Unmul, Herdiansyah Hamzah, menilai PKKMB kali ini melenceng dari tujuan awal. “Katanya Wagub jadi keynote speaker? Ini mestinya pengenalan kampus, bukan pengenalan pejabat,” ucapnya. Ia menyayangkan mahasiswa baru langsung disuguhi kedekatan dengan kekuasaan.

Wakil Rektor III Unmul, Prof. Dr. H. Moh. Bahzar, M.Si, menjelaskan undangan kepada gubernur, wakil gubernur, dan perwakilan militer bertujuan memberi wawasan komprehensif, termasuk soal program Gratispol. Kehadiran Kodam disebut untuk memberi materi wawasan kebangsaan dan geopolitik bertepatan dengan momen Hari Kemerdekaan.

Seno Aji mengaku pihak Unmul sudah meminta maaf. Ia menduga aksi itu hasil instruksi senior atau organisasi mahasiswa. “Kebetulan saat itu saya yang sedang berpidato. Saya tidak mengambil hati,” katanya di Kantor Gubernur Kaltim, Kamis (7/8).