Penajam, EKSPOSKALTIM - Ibu Kota Nusantara (IKN) tak hanya mengubah lanskap pembangunan nasional, tapi juga ikut mengerek jumlah penduduk Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU), Kalimantan Timur.

Dalam lima tahun terakhir, arus urbanisasi menuju Sepaku, kawasan inti IKN, meningkat drastis. Warga dari berbagai daerah datang, mencari pekerjaan atau mencoba peruntungan di kota masa depan.

Lonjakan jumlah penduduk ini memicu potensi bertambahnya kursi legislatif di DPRD Penajam Paser Utara pada Pemilu 2029. Jika saat ini jumlah kursi DPRD masih 25, maka pada 2029 diproyeksi bertambah menjadi 30 kursi. Dasarnya jelas, ambang batas jumlah penduduk untuk mendapatkan alokasi 30 kursi adalah 200.001 jiwa. Penajam sudah melewati itu.

Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) PPU, Waluyo, menyebut peningkatan jumlah penduduk terjadi sejak Kecamatan Sepaku resmi ditetapkan sebagai lokasi IKN. “Penduduk terus bertambah setelah Sepaku jadi bagian dari IKN. Urbanisasi tidak bisa dibendung,” kata Waluyo saat ditemui pada Sabtu (2/8).

Berdasar data Disdukcapil, jumlah penduduk PPU pada awal 2024 tercatat sebanyak 201.707 jiwa. Angka itu naik menjadi 203.661 jiwa pada Juni 2025, atau bertambah 1.954 jiwa hanya dalam enam bulan. Jika ditarik lebih jauh ke belakang, pertumbuhannya cukup signifikan. Pada 2020 jumlah penduduk masih 181.349 jiwa. Tahun 2021 naik menjadi 185.022 jiwa, lalu menjadi 187.522 jiwa pada 2022. Di akhir 2023, jumlahnya sudah menyentuh angka 190.000 jiwa.

“Banyak warga luar daerah datang untuk bekerja di sekitar wilayah pembangunan IKN,” jelas Waluyo. Menurutnya, lonjakan pendatang itu adalah konsekuensi logis dari pembangunan infrastruktur besar-besaran di kawasan IKN.

Dengan jumlah penduduk yang kini sudah melewati 200 ribu jiwa, sesuai aturan, PPU berhak atas tambahan kursi DPRD. Pemerintah setempat memperkirakan penambahan lima kursi akan terjadi dalam penataan daerah pemilihan Pemilu 2029 mendatang.

Waluyo menyebut, tren ini tak akan melambat dalam waktu dekat. Magnet IKN masih kuat. Pemerintah daerah pun diminta bersiap menghadapi berbagai dampak urbanisasi, mulai dari kebutuhan perumahan, layanan dasar, hingga tata kelola pemerintahan lokal yang lebih kompleks. “Penduduk akan terus bertambah, dan kita harus antisipasi bersama,” pungkasnya.