Balikpapan, EKSPOSKALTIM — Menteri Lingkungan Hidup Hanif Faisol Nurofiq menilai perusahaan sawit belum maksimal dalam mencegah kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Dalam rapat konsolidasi kesiapsiagaan karhutla di Balikpapan, Jumat (4/7/2025), Hanif menegaskan pentingnya peran pelaku usaha sawit dalam menekan kebakaran lahan, khususnya di Kalimantan Timur dan Kalimantan Utara.

“Konsolidasi ini bagian dari upaya mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto dalam memperkuat ketahanan pangan dan energi,” kata Hanif.

Sebenarnya, ada penurunan titik panas. Namun risiko karhutla tetap tinggi di musim kemarau. Per 1 Juli 2025, tercatat 382 hotspot di Indonesia. Turun 59 persen dari tahun lalu. Tapi 498 kejadian karhutla masih terjadi di 11 provinsi.

Hanif juga menyinggung soal kerusakan lingkungan akibat perkebunan sawit. Ia berharap Gubernur Kaltim bersikap tegas. “Sebagian besar isu lingkungan ada di wilayah kewenangan provinsi,” ujarnya.

Kementerian telah menyurati 2.590 perusahaan sawit untuk melaporkan kesiapan pengendalian karhutla. Namun hingga 2 Juli, baru 1.060 yang merespons. Jika tidak sesuai, bisa dikenai sanksi administratif hingga pidana.

Ia menyebut lima penyebab utama karhutla: pembukaan lahan dengan membakar, konflik lahan, lahan tidur, gambut kering, kesadaran publik rendah, dan respons lambat akibat SDM dan sarana minim.

Selama 2015–2024, ada 79 areal HGU yang terbakar, seluas 42.476 hektare. “Ini indikasi bahwa perusahaan belum maksimal mencegah kebakaran,” tegasnya.

Hanif mengapresiasi kehadiran 334 perusahaan anggota GAPKI, tapi menyoroti bahwa hanya sekitar delapan dari lebih 300 perusahaan sawit di Kaltim-Kaltara yang tergabung.

Pemerintah akan beri insentif tambahan poin untuk anggota GAPKI dan mengurangi poin bagi yang tidak bergabung. “Gubernur tidak bisa menangani 1,5 juta hektare kebun sawit sendirian,” pungkasnya.