EKSPOSKALTIM, Samarinda – Pernyataan Gubernur Kalimantan Timur (Kaltim), Rudy Mas'ud, yang menyamakan posisi adiknya, Hijrah Mas'ud, dengan relasi Hashim Djojohadikusumo dan Presiden Prabowo Subianto, memicu reaksi keras Gerindra. 

Kader Partai Gerindra di Kaltim secara terbuka melayangkan protes atas analogi tersebut dan mengingatkan Gubernur soal etika tata kelola pemerintahan.

Dalam pertemuan dengan awak media di Hotel Claro, Samarinda, Kamis (23/04/2026), Rudy Mas'ud memberikan klarifikasi terkait tudingan dinasti politik, khususnya jabatan sang adik sebagai Wakil TAGUPP. Menurutnya, penunjukan tersebut merupakan hak prerogatif kepala daerah berbasis kepercayaan.

"Sama dengan Pak Hashim, apa bedanya? Beliau juga dipercaya oleh Bapak Presiden karena itu hak prerogatif," ujar Rudy di hadapan jurnalis.

BACA JUGA Bela Adik Jadi Tim Ahli, Gubernur Kaltim Singgung Hashim dan Prabowo

Rudy berargumen bahwa Hijrah telah mendampinginya sejak perjuangan di DPR RI hingga terpilih sebagai Gubernur. Keberadaan sang adik di TAGUPP disebutnya untuk menangani urusan privasi, logistik, hingga mandat yang tidak bisa diwakilkan. Rudy menegaskan hal ini sah selama tidak melanggar aturan ASN.

"Kecuali Ibu Hijrah tiba-tiba jadi ASN atau dilantik jadi kepala dinas tanpa proses, itu salah. Selama prosesnya benar di internal Pemprov, tidak masalah," tambahnya.

Gerindra: Jangan Samakan dengan Keluarga Presiden

Klaim Gubernur tersebut langsung direspons pedas oleh politikus Gerindra Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi. Ia menyesalkan sikap Rudy yang menyeret nama keluarga besar Presiden Prabowo Subianto ke dalam kemelut domestik Kalimantan Timur.

Reza menilai Gubernur gagal membedakan antara kepercayaan pribadi keluarga dengan tata kelola pemerintahan yang sehat. Ia menegaskan posisi Hashim Djojohadikusumo sangat berbeda karena kapasitasnya sebagai penasihat partai dan utusan khusus yang tidak mengintervensi teknis pemerintahan secara berlebihan.

"Sangat jauh sekali Pak Gubernur menyamakan posisi Ibu Hijrah dengan Pak Hashim. Kami sangat menyesalkan analogi tersebut," tegas Reza.

Lebih lanjut, Reza mengkritik dominasi keluarga Gubernur yang dinilai terlalu jauh masuk ke ranah pemerintahan. Ia mempertanyakan fungsi perangkat daerah seperti Wakil Gubernur, Sekretaris Provinsi (Sekprov), hingga kepala dinas jika tugas-tugas krusial justru didominasi oleh satu orang anggota keluarga.

BACA JUGA Merosotnya Kekayaan Masud Bersaudara usai Pemilu

"Kalau tugasnya di pemerintahan, kan ada Wakil Gubernur, ada Sekprov, ada asisten. Fungsinya apa kalau dikaitkan hanya dengan satu orang yang dominan?" cecar Reza.

Ia mendesak Rudy Mas'ud untuk melakukan introspeksi diri dan mengevaluasi kebijakan yang memicu kegaduhan publik pasca-demonstrasi besar pada 21 April lalu. Menurutnya, masyarakat Kaltim saat ini lebih membutuhkan pembuktian kinerja nyata dan pengayoman daripada pembelaan atas kebijakan yang dinilai nepotisme.

"Di sinilah tugas Gubernur untuk meyakinkan posisinya sebagai tokoh sentral pembangunan, bukan malah memperkeruh suasana dengan kebijakan yang memancing polemik," pungkasnya.