Samarinda, EKSPOSKALTIM – Komisi III DPRD Kalimantan Timur (Kaltim) melontarkan kritik tajam terhadap dampak pertambangan di daerah mereka dalam audiensi bersama Komisi VII DPR RI. Salah satu isu utama yang disorot adalah aktivitas hauling dan crossing tambang yang menggunakan jalan umum, serta maraknya tambang ilegal.

"Kami banyak menerima laporan tambang dekat permukiman, konflik sosial, hingga longsor seperti di Batuah dan Pendingin. Ini butuh solusi konkret," kata Wakil Ketua Komisi III DPRD Kaltim, Akhmed Reza Fachlevi.

Komisi III juga meminta perhatian terhadap tambang tanpa izin (PETI) yang masih marak di berbagai daerah. Kerusakan lingkungan seperti banjir dan degradasi lahan dinilai semakin mengkhawatirkan.

"Kami minta solusi nyata untuk PETI dan lubang-lubang bekas tambang yang terbengkalai," tegas Reza.

Anggota Komisi III lainnya, Sayid Muziburrachman, mengkritik minimnya dana bagi hasil yang diterima Kaltim. Padahal, menurutnya, saat ini terdapat 307 izin tambang aktif: 23 PKP2B, 4 IUP PK, dan 277 IUP Operasi Produksi.

“Kaltim ini ibarat tempat cuci piring, makannya di pusat. Jalan rusak, lingkungan rusak, dana ke daerah minim,” cetusnya. Ia mendorong agar aktivitas hauling dipindahkan ke jalur sungai atau koridor khusus, bukan jalan umum.

Salah satu kasus yang disorot adalah hauling tambang di Kampung Muara Kate, Desa Muara Langon, Kecamatan Muara Komam, Paser, yang bahkan mendapat perhatian Wakil Presiden Gibran Rakabuming.

Kerusakan lingkungan juga terjadi akibat pembukaan lahan tambang di Berau, yang diduga memperparah banjir besar. Anggota DPRD Kaltim Dapil Berau, Syarifatul Sadi'ah, meminta agar Kementerian ESDM membantu rehabilitasi lahan kritis melalui program reboisasi.

"Produksi tambang dan kerusakan lingkungan saat ini berjalan beriringan," ujarnya.

Sementara itu, anggota Komisi VII DPR RI Dapil Kaltim, Syafruddin, memastikan bahwa DPR telah menindaklanjuti sejumlah kasus, termasuk longsor di Pendingin, Kukar. Ia menyebut DPR akan memanggil perusahaan tambang yang diduga jadi penyebabnya.

"PETI juga marak di Berau. Sudah kami sampaikan ke Panja Lingkungan dan Minerba DPR untuk ditindaklanjuti," ujar Syafruddin.