EKSPOSKALTIM, Samarinda - Dugaan kasus BBM tercemar di Kalimantan Timur mulai menampakkan dampak serius. Dinas Perindustrian, Perdagangan, Koperasi, dan UMKM (Disperindagkop) Kaltim mencatat 650 warga yang terdampak langsung, termasuk pelaku usaha kecil yang menggantungkan hidup dari kendaraan bermotor.
Kepala Disperindagkop Kaltim, Heni Purwaningsih, menjelaskan bahwa setiap laporan yang masuk harus disertai bukti pendukung. Di antaranya: struk pembelian BBM di SPBU, kuitansi bengkel, hingga dokumentasi visual kondisi kendaraan saat diperbaiki.
“Semua laporan itu kami proses lewat sidang Badan Penyelesaian Sengketa Konsumen (BPSK). Kami memanggil berbagai pihak yang terlibat, termasuk pelapor, SPBU, pihak bengkel, hingga Pertamina Patra Niaga,” kata Heni dikutip dari Antara, Kamis (17/4).
Sidang BPSK ini digelar sebagai bentuk mediasi agar persoalan bisa diselesaikan secara adil. Bukan hanya mencari pihak yang bertanggung jawab, tapi juga membuka ruang dialog antara konsumen dan penyedia layanan.
Menurut Heni, dampak ekonomi dari kasus ini tidak bisa dianggap sepele. Para pengemudi ojek online (ojol), misalnya, banyak yang harus menanggung biaya perbaikan mesin akibat menggunakan BBM yang diduga bermasalah. Aktivitas mereka terganggu, pendapatan pun ikut merosot.
"Yang mengadu lewat platform Si Komeng saja sudah ratusan. Tapi di luar itu, total ada sekitar 650 warga yang terdampak. Mayoritas mereka adalah masyarakat kecil, termasuk pelaku UMKM sektor transportasi dan logistik,” ungkap Heni.
Masalah ini juga telah menjadi perhatian DPRD Kalimantan Timur. Komisi II DPRD bahkan turun tangan memfasilitasi pertemuan dengan berbagai pihak untuk mencari titik terang.
Di sisi lain, upaya investigasi masih berjalan. Gubernur Kaltim bersama kepolisian telah melakukan inspeksi mendadak ke sejumlah SPBU. Namun, sejauh ini belum ditemukan pelanggaran SOP dalam penyaluran BBM di lapangan.
"Karena itu investigasi terus kami lanjutkan. Semua kemungkinan kami dalami agar permasalahan ini bisa terungkap secara objektif," jelasnya.
Heni menegaskan bahwa Pemerintah Provinsi Kaltim tak tinggal diam. Penanganan masalah BBM ini menjadi perhatian khusus karena menyangkut hajat hidup masyarakat banyak.
