Gedung legislatif di Ibu Kota Nusantara disebut akan menjadi simbol kebanggaan nasional, seiring target pemindahan penuh pusat pemerintahan pada 2028.
EKSPOSKALTIM, Nusantara - Pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) RI melakukan kunjungan kerja ke Ibu Kota Nusantara (IKN) pada Senin (20/4/2026). Dalam kunjungan tersebut, pimpinan MPR menerima penjelasan mendalam dari Kepala Otorita IKN (OIKN) terkait progres pembangunan fisik, khususnya rencana pembangunan kompleks gedung Legislatif dan Yudikatif.
Ketua MPR RI, Ahmad Muzani, menyatakan kekagumannya atas lompatan kemajuan pembangunan yang terjadi sejak kunjungan terakhirnya pada akhir 2024 lalu. Ia menyoroti rampungnya sejumlah fasilitas krusial seperti tempat ibadah, kantor OIKN, Istana Wakil Presiden, hingga Bandara IKN.
"Sejak kunjungan terakhir hingga April 2026 ini, pembangunan IKN mengalami kemajuan yang pesat. Fasilitas pendukung utama sudah tersedia, dan kami baru saja mendarat di Bandara IKN yang kondisinya sangat megah serta membanggakan," ujar Muzani di sela peninjauan.
Salah satu poin utama dalam kunjungan ini adalah kepastian pembangunan gedung lembaga tinggi negara. Muzani mengonfirmasi bahwa desain gedung Legislatif dan Yudikatif telah mendapatkan persetujuan Presiden dan saat ini pengerjaannya sudah dimulai.
"IKN sebagai pusat pemerintahan yang mencakup eksekutif, legislatif, dan yudikatif kini semakin pasti. Tahun 2028 akan menjadi momen yang tepat untuk memfungsikan IKN secara penuh sebagai ibu kota negara," tegasnya.
Terkait aspek teknis, Muzani mengungkapkan bahwa desain Gedung Paripurna MPR akan mengusung arsitektur khas Indonesia yang membanggakan. Meski sempat ada revisi desain, hal tersebut dilakukan setelah melalui studi banding ke tiga negara yang juga membangun ibu kota baru, yakni Mesir, Turki, dan India.
Selain gedung perkantoran, rencana pembangunan hunian bagi 732 anggota MPR juga tengah berproses, baik dalam bentuk apartemen maupun rumah tapak (landed house). Muzani menilai proses pemindahan ibu kota, baik secara fisik maupun sumber daya manusia (SDM), berjalan secara bertahap namun terencana dengan matang.
"Pemindahan yang dilakukan secara perlahan ini menunjukkan perencanaan yang matang. Dari sisi anggaran pun kami melihat tidak ada masalah. Ini adalah proses pemindahan yang pelan tapi pasti menuju pusat pemerintahan baru yang modern," pungkas Muzani.
