28 Oktober 2020
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Opini : Omnibus Law Picu Unjuk Rasa di Tengah Pandemi Covid-19


Opini : Omnibus Law Picu Unjuk Rasa di Tengah Pandemi Covid-19
Fitriah, Mahasiswa IAIN Samarinda Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam. (ist)

EKSPOSKALTIM.COM - DPR bersama pemerintah pada akhirnya sepakat mengesahkan Rancangan Undang-Undang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang. Kesepakatan itu diambil melalui hasil rapat paripurna pada Senin (5/10/2020) di gedung DPR. Undang-Undang tersebut mendapat banyak penolakan dari para buruh dan mahasiswa. Mereka meyakini banyak poin di undang-undang cipta kerja tersebut yang merugikan buruh.

Pemerintah yang seharusnya fokus pada masalah pandemi malah mengesahkan undang-undang kontroversi. Penolakan terjadi sana sini, bahkan anggota DPR pun pecah opini pada saat rapat paripurna, sampai-sampai anggota DPR dari fraksi Partai Demokrat memilih walk out dari rapat tersebut.

Baca juga : Opini : Sekolah Online, Psikologi Anak Terancam

Adapun fraksi Partai Demokrat telah menyampaikan penolakan terhadap Omnibus Law RUU Cipta Kerja dalam rapat paripurna. Anggota fraksi Partai Demokrat, Marwan Cik Hasan, menyatakan pembahasan RUU Cipta Kerja terlalu tergesa-gesa. padahal, pasal-pasal yang ada dalam RUU Cipta Kerja berdampak luas pada banyak aspek kehidupan masyarakat.

"Pembahasan terlalu cepat dan buru-buru, substansi pasal per pasal kurang mendalam," kata Marwan.

Pengesahan RUU tersebut mengundang mahasiswa dan para buruh dari berbagai daerah untuk turun ke jalan melakukan unjuk rasa penolakan, tidak bisa kita pungkiri bahwa unjuk rasa dilakukan dengan berdesak-desakan.  Sekretaris Jenderal Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Riden Hatam Azis mengatakan, seluruh pendemo telah dihimbau untuk mematuhi protokol kesehatan saat melakukan aksi guna mencegah penyebaran virus corona.

"Kami paham betul terkait Covid yang kami laksanakan, dan sebenarnya kami tidak mau demo. Tapi kami tidak ada pilihan, kami harus melawan. Omnibus Law harus ditolak karena sangat merugikan," kata Riden yang mengatakan aksi akan terus berlanjut hingga UU itu dicabut. Riden mengatakan para buruh mewajibkan seluruh peserta untuk menggunakan masker. Namun, untuk jaga jarak sulit dilakukan.

Hal ini tentu mengkhawatirkan. Bahkan buruh dan mahasiswa menganggap bahwa Omnibus Law lebih bebahaya dibanding Covid-19 sehingga mereka nekat melakukan unjuk rasa. Seharusnya pemerintah memikirkan hal ini sebelum mengesahkan undang-undang yang kontroversi di tengah masyarakat, tentunya agar tidak muncul klaster baru Covid-19 yang sangat dikhawatirkan.

Indonesia pun dinilai masih kurang maksimal dalam mengatasi pandemi, pasien corona virus masih terus bertambah, jumlah pasien Covid-19 sampai tanggal 13 Oktober sudah mencapai 337.000 kasus, hal ini membuat masyarakat bertanya-tanya, apa yang menjadi fokus pemerintah sekarang ini. Padahal beberapa waktu lalu Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto baru saja mendapat kritikan dari presenter Mata Najwa, Najwa Shihab terkait kinerjanya sebagai Menteri Kesehatan selama pandemi Covid-19.

Masalah Omnibus Law juga memiliki masalah dalam hal komunikasi. Setidaknya terdapat dua masalah komunikasi yang berkaitan dengan Omnibus Law.

Pertama, masalah keterbukaan. Proses perumusan dan pelibatan pihak-pihak terkait dinilai kurang transparan. Dalam Pasal 96 UU Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan dijelaskan bahwa harus ada partisipasi masyarakat.

Baca juga : Opini : Pemanfaatan Bisnis Online Sebagai Trend Profesi di Masa Pandemi Covid-19

Sekretaris Umum PP FSP KEP SPSI, Afif Johan, mengatakan pemerintah tidak transparan dalam perumusan Rancangan Undang-Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. "Dalam proses pembuatan RUU Omnibus Law Cipta Kerja ini, kalangan serikat pekerja merasa pemerintah kurang transparan. Karena kami tidak dilibatkan secara utuh," katanya di Jakarta, Kamis (13/2).

Kedua, masalah kompetensi komunikasi. Kompetensi komunikasi pejabat publik dinilai belum optimal terbukti dengan sejumlah blunder bahkan mekanisme komunikasi publik yang sering bermasalah.  Padahal jika mengacu pada Habermas dalam tulisannya ‘The Public Sphere’, ruang publik itu merupakan ruang yang komunikatif, di dalamnya menjamin akses penuh untuk partisipasi seluruh warga (acess is guaranteed to all citizens).

Jika keterbukaan, keberpihakan, distorsi persepsi, konteks atau situasi dan kompetensi komunikasi belum jelas, mengarahkan pada apa yang disebut oleh Austin Babrow sebagai problematic integration yang di dalamnya juga menekankan masalah komunikasi seperti terjadinya bentuk-bentuk penyimpangan maupun ketidakpastian.

Penulis: Fitriah (Mahasiswa IAIN Samarinda Jurusan Komunikasi dan Penyiaran Islam)

Artikel di atas menjadi tanggung jawab penulis, bukan redaksi EKSPOSKaltim.com

Reporter :     Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0