EKSPOSKALTIM.com, Bontang - Ditegaskan Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Bontang M Syaifullah, bahwa penetapan besaran Upah Minimun Sektor (UMS) tidak ditetapkan oleh Disnaker, melainkan kesepakatan antara pengusaha sektor itu sendiri dan para pekerja sektornya.

Saat ditemui di ruang kerjanya Kamis (27/2), Kepala Bidang Hubungan Industrial Disnaker Bontang M Syaifullah berkata, "Nilai itu sudah menjadi kesanggupan dari berbagai pihak, tidak dipaksa harus sekian dari Pemerintah atau oleh Pengusaha atau Buruh. Itu sudah kesepakatan mereka, jadi yang berhak menetapkan kan pengusaha sektor dengan pekerja sektor tersebut".

Lebih lanjut Syaifullah menjelaskan, penentuan besaran UMS tidak ada unsur memaksa bagi para pihak. Ketika para pihak sudah menyepakati, maka nilai itu yang dilaksanakan.

Kata dia, jika ada pengusaha yang menolak melaksanakan pembayaran upah sesuai yang telah disepakati. Maka pihaknya akan memberi sanksi.

Jelasnya, mekanismenya sama dengan penyelesaian lainnya yaitu di mediasi terlebih dahulu. Apabila tidak ada kesepakatan lagi, maka pihaknya akan menyerahkan kepada Pengawas Provinsi untuk melakukan penetapan. Kalau tidak bisa diserahkan ke Pengadilan.

"Setiap tahun kita laksanakan evaluasi. Nanti kita tindak lanjuti, kalau misalnya ada kita temukan dari evaluasi itu ada beberapa perusahaan yang tidak menetapkan upah minimum maka kita akan berkordinasi dengan pihak pengawas untuk melakukan pemeriksaan," tandasnya.