23 November 2019
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

5 Fraksi DPRD Kaltim Usulkan Hak Interpelasi ke Gubernur


5 Fraksi DPRD Kaltim Usulkan Hak Interpelasi ke Gubernur
Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Syafruddin. (Foto Muslim Hidayat)

EKSPOSKALTIM.COM, Samarinda- Lima fraksi di DPRD Kalimantan Timur, mengusulkan hak interpelasi terhadap Gubernur Kalimantan Timur Isran Noor.

Hak interpelasi dilayangkan sebab, Isran enggan memfungsikan sekretaris provinsi definitif Kaltim, Abdullah Sani yang terpilih 2 November 2018 lalu.

Ketua Fraksi PKB DPRD Kaltim, Syafruddin salah satu yang mendorong hak interpelasi mengatakan, usulan interpelasi tersebut hanya untuk mengetahui penyebab sekda defenitif tak difungsikan. Padahal, kata dia, pemerintah pusat telah melantik Abdullah Sani sebagai Sekretaris Daerah Provinsi lewat Keputusan Presiden (Keppres) Nomor 133/TPA Tahun 2018.

"Kita ingin tau, kenapa tidak segera difungsikan,” katanya.

Baca Juga: 3 Fraksi DPRD Bontang Minta Sistem Zonasi PPDB Dikaji Ulang

Udin juga menyayangkan sikap Isran yang enggan memfungsikan sekretaris provinsi definitif Kaltim tersebut. “Kita sangat menyayangkan hal ini,” ujarnya.

Padahal kata Udin, Abdullah Sani sudah dilantik Kementerian Dalam Negeri sebagai Sekprov Kaltim, menggantikan Meiliana yang purna tugas. Selama proses itu, Gubernur menunjuk Plt Sekprov, M Sabani untuk mengisi jabatan tersebut sampai adanya Sekprov definitif.

“Artinya, ketika sudah ditetapkan Sekprov definitif, maka tidak ada lagi Plt Sekprov dilingkungan Pemprov Kaltim,” ungkapnya.

Udin mengaku, sudah mengingatkan Gubernur agar segera memfungsikan Sekprof difinitif yang telah dilantik  dan disahkan oleh Presiden Joko Widodo. Namun tak kunjung direspon. Agar tidak berlarut-larut, Udin pun mengaku, Fraksi PKB akan mengalang dukungan pada fraksi lain untuk mengajukan hak interpelasi terhadap Gubernur Kaltim Isran Noor. Ia menyebut sudah ada tiga fraksi yang mendukung pengajuan, antara lain Fraksi PPP, PDIP, dan PKS.

 “Sebetulnya kita ingin mendorong hak angket. Tapi angket itu paripurnanya harus dihadiri seperempat dari anggota DPRD. Ini yang kita khawatirkan. Makanya kita hanya mengajukan hak interpelasi,” terangnya.

Hak interpelasi diusulkan dengan syarat minimal delapan anggota DPRD Kaltim. Saat paripurna, mesti dihadiri 50 persen anggota dewan. Jika syarat tersebut terpenuhi, interpelasi dapat dilaksanakan.

“Ini sedang bergulir tanda tangan dukungan. Sebenarnya sudah cukup, bisa diajukan,” jelasnya.

Baca Juga: Kepala Adat Besar Kutim Resmi Tutup Pesta Adat Pelas Tanah 4

Ia mendesak gubernur melaksanakan perintah Mendagri, yang dikuatkan dalam bentuk Keputusan Presiden (Kepres). Sebab dengan tidak memfungsikan Sekprov Definitif, kata Udin, maka Isran sebagai kepanjangan tangan pemerintah pusat, dinilai melawan keputusan pemerintah pusat yang telah menunjuk Sani sebagai Sekda definitif.

“Sampai hari ini kan Gubernur mengabaikan Kepres itu. Ini yang menjadi alasan DPRD mengajukan hak interpelasi,” tegasnya. (*)

Reporter : Muslim Hidayat    Editor : Maulana

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0