EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - DPW Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Kaltim mendesak kepada wakil rakyat yang terpilih se-Kalim, baik kabupaten/kota maupun provinsi untuk menandatangani pakta integritas partai.

Hal ini disampaikan oleh Ketua DPW PKS Kaltim Harun Al Rasyid. Kata dia, menurut aturan partai seluruh wakil rakyat yang terpilih harus mengikuti aturan main partai. Dalam pakta integritas tersebut memuat beberapa poin untuk membesarkan partai, salah satunya, harus aktif dalam kegiatan kepartaian.

Baca juga: Tuding Reformasi Dikorupsi, Lautan Mahasiswa Kepung DPRD Kaltim

Namun demikian, diakuinya, masih ada enam kader partai yang sudah duduk jadi wakil rakyat menolak menyepakati pakta integritas tersebut. Mereka berasal dari DPRD Kaltim dan tiga kabupaten/kota. “Tidak etis kalau saya sebutkan namanya,” sebut Anggota DPRD Kaltim ini.

Ia pun sangat menyayangkan sikap keenam wakil rakyat tersebut. Padahal, pakta integritas itu biasa dalam organisasi kepartaian. Ia membantah jika dalam pakta integritas itu memuat klausul, jika kader yang mengikuti dan aktif di organisasi lain dapat terancam di PAW dari jabatan anggota dewannya. Termasuk gabung dengan organisasi Gerakan Arah Baru Indonesia (Garbi).

Baca juga: Aksi Mahasiswa, Tuntut Pemprov Kaltim Selesaikan Masalah Karhutla

“Tidak ada itu. Partai hanya meminta setiap kader mengikuti kegiatan yang rutin diadakan. Kegiatan itu berupa pembinaan-pembinaan bagi kader-kader PKS. Jadi ada yang keberatan dengan masalah itu. Padahal itu kewajiban melalui Anggaran Dasar. Kan setiap partai ada pembinaan kepada kader-kadernya,” bebernya.

Ia mengungkapkan, hingga saat ini pihaknya masih menunggu kesediaan enam kadernya untuk menandatangani pakta integritas tersebut. “Kita akan terus memanggil untuk klarifikasi dan menjelaskan. Artinya itu hanya komitmen untuk menjaga nama baik partai. Siapa pun yang belum sepakat dengan pakta integritas ini, kita akan lakukan pembinaan,” ujarnya. (*)