EKSPOSKALTIM.COM, Bontang - Wali Kota Bontang Basri Rase, membeberkan rekomendasi hasil rapat kerja (Raker) Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia (APEKSI) Wilayah V, Regional Kalimantan tahun 2022.

Raker ini diikuti 9 kota madya se-Kalimantan, dan digelar di Hotel Grand Equator, Kelurahan Guntung, Kecamatan Bontang Utara, 1-3 Juni 2022.

"Rekomendasi ini merupakan kesepakatan bersama dan telah ditandatangani peserta Raker Apeksi dari setiap kota madya yang hadir," ucap Basri Rase, Jumat (3/06/2022).

Berikut adalah rekomendasi hasil Raker Apeksi Wilayah V, Regional Kalimantan tahun 2022:

1. Perlu tetap terus memperjuangkan kepada Pemerintah Pusat melalui Dewan Pengurus APEKSI dan Komitmen Para Wali Kota Regional Kalimantan untuk implementasi atas Program Kerja Komisariat Wilayah V APEKSI Regional Kalimantan Tahun 2022 yang telah disepakati sebelumnya yaitu :

a. Mendorong terwujudnya percepatan trans Kalimantan, transportasi darat serta transportasi udara pada jalur 9 kota di Kalimantan dan diusulkan untuk masuk dalam Program Strategis Nasional (PSN).

b. Melakukan sosialisasi rencana pemindahan Ibu Kota Negara ke Pulau Kalimantan dengan perkuatan pada aspek infrastruktur, sosial budaya dan jaringan.

c. Program Pembangunan Kerjasama Daerah dengan lembaga dalam dan luar negeri untuk menarik investasi dan membangun infastruktur sesuai dengan skala prioritas.

d. Program Penguatan Pemerintah Daerah dalam ketahanan bencana alam dan non alam serta ketahanan pangan di Kalimantan.

e. Mendorong Kerjasama Pemerintah Daerah se-Kalimantan dan diluar Kalimantan dengan Badan Usaha dalam penyediaan infrastruktur dan kebutuhan pokok yang bertujuan untuk kepentingan umum.

f. Program Penataan Kawasan Kumuh di Wilayah Kalimantan.

g. Program Pengembangan Pariwisata 4.0 (membangun ekosistem digital mulai dari inspiration, arrival, destination, hingga post-trip digital mencerminkan era tourism.4.0) dengan perhaitan khusus pada peningkatan wisata milenial mandiri.

h. Mendorong Pemerintah Pusat untuk memenuhi kehandalan energi listrik di Wilayah Pulau Kalimantan disesuaikan dengan kondisi masing-masing daerah.

i. Mendorong Pemerintah Pusat untuk melakukan normalisasi sungai-sungai se-Kalimantan dari pendangkalan.

2. Best Practice yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kota Bontang berupa Pemulihan Ekonomi melalui Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) Lokal perlu terus dilakukan sharing gagasan dan pengalaman sesama anggota Komwil V APEKSI Regional Kalimantan.

3. Maksud, pilar dan tujuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, perlu pemahaman yang sama dalam implementasinya, guna mewujudkan desentralisasi fiskal yang adil, transparan, akuntabel, dan berkinerja.

4. Rekomendasi Komisariat Wilayah V APEKSI Regional Kalimantan :

a. APEKSI perlu dilibatkan secara aktif dalam merumuskan peraturan pelaksanaan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, agar selaras dan berkeadilan antara daerah dan pusat.

b. APEKSI perlu mendorong percepatan transfer dana daerah termasuk Dana Bagi Hasil migas dan non migas dari Pemerintah Pusat kepada Daerah antara lain melalui percepatan penerbitan Peraturan Pemerintah yang mengatur Dana Transfer Daerah.

c. APEKSI aktif memberikan masukan kepada Pemerintah Pusat untuk percepatan persetujuan/rekomendasi dalam penerbitan Peraturan Daerah yang terkait pajak daerah dan retribusi daerah sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah.

d. APEKSI perlu mendorong kembali percepatan proses usulan kenaikan gaji Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah khususnya gaji Wali Kota dan Wakil Wali Kota agar sesuai dan layak.

e. APEKSI mendorong dukungan politik dari DPR RI untuk rekomendasi APEKSI yang penting dan strategis.

f. APEKSI terus memperjuangkan alokasi anggaran melalui APBN untuk seluruh Pemerintah Kota guna mendukung kegiatan di tingkat Kelurahan (Dana Kelurahan).

g. APEKSI tetap dapat memfasilitasi Para Wali Kota untuk melakukan dialog, koordinasi dan konsultasi dengan Pemerintah Pusat/Kementerian teknis, terkait dengan permasalahan yang terjadi di daerah.

h. APEKSI tetap menyarankan agar dilakukan perbaikan untuk kehandalan aplikasi SIPD dengan mendapatkan dukungan dan fasilitas teknologi terbaru dari Kementerian Komunikasi dan Informatika.

5. Komitmen terhadap realisasi iuran Anggota Komisariat Wilayah V, APEKSI Regional Kalimantan Tahun 2022 sebesar Rp. 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah) per pelaksanaan Raker Komwil, dan komitmen terhadap realisasi iuran anggota APEKSI Tahun 2022. (adv)