Kelangkaan solar yang memicu antrean panjang hingga berhari-hari mendorong ratusan sopir truk turun aksi, disertai dugaan penimbunan dan tuntutan keras ke aparat.
EKSPOSKALTIM, Balikpapan – Ratusan sopir truk yang tergabung dalam enam komunitas bersama aliansi mahasiswa menggelar aksi demonstrasi besar-besaran di depan Kantor DPRD Kota Balikpapan, Jalan Jenderal Sudirman, Senin (4/5/2026) sore. Aksi ini dipicu oleh kesulitan para sopir mendapatkan jatah BBM jenis solar yang mengakibatkan antrean mengular hingga berhari-hari.
Koordinator sopir truk, Mahyudin, mengatakan, sopir mesti antre hingga tiga hari untuk mendapatkan solar di SPBU KM 13 dan KM 15, Balikpapan Utara. Dia menegaskan, fenomena antrean panjang di SPBU Jalan Soekarno-Hatta KM 13 dan KM 15 bukan sekadar persoalan teknis distribusi, melainkan dampak dari lemahnya pengawasan.
Meski kuota solar di SPBU KM 15 mencapai 24 ton atau 24.000 liter per hari, antrean tetap tidak terurai hingga akhir operasional. Hal ini menimbulkan dugaan kuat adanya penyimpangan berupa penimbunan solar yang menyebabkan kuota harian cepat habis, sehingga menciptakan ketidakadilan distribusi, ketegangan sosial, hingga kenaikan biaya logistik yang melemahkan ekonomi masyarakat.
Menyikapi kondisi tersebut, massa melayangkan sejumlah tuntutan, di antaranya mendesak aparat penegak hukum untuk memaksimalkan pengawasan distribusi solar dan menindak tegas praktik penimbunan maupun penyalahgunaan BBM bersubsidi.
"Kami juga menuntut pembukaan SPBU di beberapa titik baru guna mengurai kepadatan yang terpusat di KM 13 dan KM 15, serta meminta SPBU KM 9 dibuka kembali khusus untuk bus dan travel demi kelancaran transportasi umum," kata dia.
Selain itu, mereka meminta agar kuota solar di SPBU terdekat diprioritaskan bagi masyarakat dan pelaku usaha lokal agar tepat sasaran.
Lebih lanjut, massa mendesak Polresta Balikpapan dan Polda Kaltim untuk menuntaskan persoalan oknum penimbun solar, bahkan secara tegas meminta Kapolres dan Kapolda mundur jika tidak mampu menyelesaikannya.
"Kami juga minta agar SPBU yang melayai penjualan solar subsidi buka 24 jam agar antrean bisa terurai," kata dia.
Para sopir juga mendesak BPH Migas mengevaluasi serta menambah kuota solar di Balikpapan, hingga meminta Gubernur Kaltim turun tangan menuntaskan persoalan ini.
Respons Pertamina Patra Niaga
Merespons aspirasi tersebut, Sales Area Manager Kalimantan Timur dan Utara Pertamina Patra Niaga, Narotama Aulia Fazri, menyatakan pihaknya mengapresiasi tuntutan para sopir. Ia menjelaskan bahwa Pertamina pada prinsipnya mendukung penyaluran, namun distribusi bbm subsidi harus didasarkan pada kuota yang telah ditetapkan oleh BPH Migas, yakni sebesar 20 ribu KL per tahun untuk Balikpapan.
"Kami juga menyanggupi untuk membuka dua SPBU selama 24 jam, yakni KM 13 dan KM 15 guna mengurangi antrean, sembari menunggu usulan penambahan kuota dari Pemerintah Daerah yang nantinya akan dievaluasi oleh BPH Migas," ungkap dia.
Ketua DPRD Balikpapan, Alwi Al Qadri, turut menyampaikan rasa mirisnya karena kelangkaan BBM terus berulang di Balikpapan padahal kota ini merupakan daerah pengolah minyak. Ia menyoroti fakta bahwa dari 19 SPBU yang ada, hanya 2 SPBU yang melayani penjualan biosolar, sebuah kondisi yang dinilai sangat tidak ideal hingga memicu antrean ratusan kendaraan setiap hari.
"Kami akan segera berangkat menuju BPH Migas untuk meminta tambahan kuota serta menuntut agar lebih banyak SPBU yang menjual biosolar di Balikpapan," tuntas dia.
