EKSPOSKALTIM, Samarinda - Izin PT Berau Coal segera habis. Desakan mencuat agar pemerintah berani mengevaluasi izin raksasa batu bara satu ini. 

Tanpa adanya evaluasi yang signifikan, kehadiran Berau Coal dihanya akan memperparah kerusakan lingkungan.

Teranyar, Aliansi Mahasiswa Peduli Penegakkan Hukum Kalimantan Timur menemukan Berau Coal abai terhadap kewajiban menutup kembali lubang tambang alias reklamasi.

Lubang-lubang bekas tambang dibiarkan menganga dan menjadi ancaman serius masa depan Kalimantan Timur.

Operasional Berau Coal juga kian mendekati permukiman dan Sungai Segah yang selama ini menjadi sumber penghidupan warga.

Secara umum, Jaringan Advokasi Tambang (Jatam) mencatat sudah 55 nyawa melayang di lubang bekas tambang.

Diketahui, izin tambang khusus atau PKP2B PT Berau Coal akan habis pada 22 April 2025 mendatang. Anggota DPR RI, Syafruddin kemudian meminta agar pemerintah pusat menunda dulu perpanjangan izin Berau Coal.

"Banyak kewajiban yang belum terselesaikan. Terutama soal reklamasi dan sengketa lahan," kata Syafruddin saat rapat bersama Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia, baru-baru tadi.

Ancaman Pengangguran

Seandainya pemerintah benar berani mengevaluasi bahkan mencabut izin Berau Coal, efeknya juga dipandang riskan. Apalagi kalau bukan terkait gelombang pengangguran yang bakal ditimbulkan.

"Eksistensi antara batu bara dengan Berau tidak bisa dipisahkan," jelas Ekonom dari Universitas Mulawarman, Purwadi Purwoharsojo, Rabu (12/1).

Berau begitu bergantung dengan Berau Coal. Sampai akhir 2024, ekonomi Bumi Batiwakkal 58,27% ditopang oleh sektor pertambangan dan penggalian. Barulah sisanya ditopang oleh pertanian, kehutanan dan perikanan 11,26%, jasa keuangan dan administrasi sebesar 10,23%.

Lalu, administrasi pemerintahan, pertahanan dan jaminan sosial 9,41%, bidang konstruksi 9,10 persen. Dan terakhir perdagangan besar dan eceran 6,48 persen.

Rancangan APBD Berau pada 2025 ini mencapai Rp5,2 triliun. Namun Rp4,3 di antaranya merupakan transfer dari pusat. Artinya, penghasilan daerah dari hasil sendiri hanya Rp448 miliar.

"Realitanya begini, suka tidak suka bahwa emas hitam masih menjadi tulang punggung penggerak ekonomi daerah," kata Purwadi.

Solusinya, Purwadi mendorong pemerintah segera mempersiapkan transformasi ekonomi. Seperti halnya memaksimalkan sektor pertanian hingga wisata andalan.

"Jika batu bara benar-benar disetop saat ini akan menjadi mimpi buruk bagi generasi mendatang, sektor lain belum siap," jelasnya.