Aksi mahasiswa di Samarinda menyoroti pelaksanaan “Gratispol” yang dinilai belum merata, di tengah klaim capaian puluhan ribu penerima oleh pemerintah.
EKSPOSKALTIM, Samarinda - Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Aliansi Gerakan Rakyat Menggugat (GERAM) menyampaikan aspirasi dalam peringatan satu tahun kepemimpinan Rudy Mas’ud dan Seno Aji di depan Kantor Gubernur Kalimantan Timur, Jalan Gajah Mada, Samarinda, Senin sore. (23/2).
Massa mulai memadati Kantor Gubernur Kaltim sekitar pukul 15.00 WITA dengan membakar ban bekas dan berorasi. Suasana sempat memanas karena gubernur belum menemui massa, sehingga memicu aksi saling dorong dan beberapa mahasiswa memanjat pagar kantor.
Koordinator Lapangan GERAM, Angga, menyatakan program unggulan “Gratispol” yang dilaksanakan Pemprov Kaltim gagal dan tidak merata. “Pemprov bicara besar di media soal Gratispol, padahal implementasinya minim. Banyak mahasiswa di Unmul sudah mendaftar sesuai prosedur, tapi namanya tidak masuk. Kami pertanyakan, gratisnya di mana?” kata Angga.
Mahasiswa juga membentangkan spanduk bertuliskan “Waluhpol” (janji bohong) sebagai bentuk protes. Sekitar pukul 16.20 WITA, Rudy Mas’ud keluar dari kantornya dan menemui massa. Ia kemudian duduk bersila di halaman kantor bersama mahasiswa untuk berdialog secara terbuka.
Menanggapi tudingan tersebut, Rudy memaparkan data perbandingan. Ia menyebut program beasiswa sebelumnya hanya menjangkau sekitar 5.000 penerima, sedangkan “Gratispol” pada 2025 telah menjangkau 24.492 mahasiswa dengan realisasi anggaran Rp127,88 miliar.
“Pada tahun 2026 ini, kami sudah menyiapkan Rp1,37 triliun dengan target 158.981 mahasiswa dari semester dua hingga delapan,” kata Rudy.
Terkait janji “gratis total” saat kampanye, Rudy mengakui adanya benturan regulasi dari pemerintah pusat. Ia menjelaskan aturan Kementerian Dalam Negeri tidak memperbolehkan pengalokasian anggaran tanpa klasifikasi.
“Waktu kampanye memang ingin gratis semuanya, tapi aturan Kemendagri membatasi. Kami harus melakukan penyesuaian karena rentang UKT sangat jauh. Misalnya, UKT kedokteran bisa Rp25 juta, sementara yang lain Rp1,5 juta. Tidak mungkin disamakan, maka untuk kedokteran kami cover maksimal Rp15 juta,” jelasnya.
Rudy juga menyampaikan bahwa verifikasi penerima dilakukan oleh pihak kampus berdasarkan regulasi, termasuk batasan usia mahasiswa S1 maksimal 25 tahun.
Selain sektor pendidikan, Rudy memaparkan progres infrastruktur sebagai bagian dari pemerataan pembangunan. Salah satunya pembukaan akses jalan Tering–Ujoh Bilang sepanjang 23 kilometer yang menghubungkan Kabupaten Kutai Barat dan Mahakam Ulu.
Ia juga mengundang mahasiswa untuk menghadiri peresmian Jembatan Sungai Nibung di Kutai Timur yang telah selesai dibangun sejak dimulai pada 2014.
Pada akhir aksi, Rudy Mas’ud menandatangani pakta integritas di hadapan massa sebagai bentuk komitmen menindaklanjuti tujuh poin tuntutan mahasiswa, termasuk masalah ekologis, hak buruh, dan transparansi APBD.
Aksi ditutup dengan pengawalan ketat dari aparat Polresta Samarinda. Meski sempat memanas, dialog berakhir dengan penyerahan aspirasi secara simbolis kepada jajaran Pemprov Kalimantan Timur. "Silakan kirimkan suratnya, saya sangat berani," kata Rudy menyambut tantangan debat terbuka dengan mahasiswa. (ant)
.jpeg)
