EKSPOSKALTIM, Bontang - Arah dan kebijakan Direktorat Jendral (Dirjen) Perikanan Tangkap terkait asuransi nelayan memiliki lima poin yang cukup penting dalam menjadikan nelayan sejahtera.

Poin tersebut yakni tingginya angka kemiskinan di wilayah pesisir, 60 persen protein hewani bersumber dari ikan, tata kelola perikanan tangkap, masih rendahnya daya saing, serta tantangan pelaksanaan Masyarakat Ekonomi Asean (MEA).

"Program ini tercetus dengan adanya risiko yang ditimbulkan nelayan dalam proses kegiatan. Risiko ini lah yang diantisipasi oleh kementerian," kata Idhamsyah Kasi Perikanan Tangkap DKP3 Bontang, baru-baru ini.

Baca juga: Tak Hanya Sekolah, Sistem Pelaksanaan UKS di Bontang Libatkan Banyak Pihak

Selain itu, lanjut ia menjelaskan, ada pun visi misi untuk menjadikan nelayan sejahtera, antara lain perlindungan nelayan, kelembagaan usaha nelayan, pendanaan nelayan, pengelolaan dan disversifikasi usaha, juga bina informasi dan penataan centra nelayan.

"Salah satu wujud mensejahterakan nelayan melalui asuransi. Itu berdasarkan Undang-Undang dan peraturan menteri kelautan dan pertanian," ujarnya.

Dalam pengalihan risiko yang dapat merugikan nelayan kepada pihak lain melalui mekanisme pertanggungan asuransi, yaitu berdasarkan UU 45/2014 tentang perikanan, UU 40/2014 tentang perasuransian, UU 7/2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan, pembudidaya dan petambak garam.

Serta Peraturan Menteri Perikanan dan Kelautan (Permen-KP) 18/2016 tentang jaminan perlindungan atas risiko nelayan, pembudidaya ikan dan petambak garam. (Adv).

VIDEO: Peringatan Hari Pahlawan ke 72 Berlangsung Khidmat

ekspos tv