EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Pengelolaan program Beasiswa Kaltim Tuntas mendapat sorotan publik. Banyak keluhan dalam penyelenggaraan beasiswa tersebut.

Ketua Komisi IV DPRD Kaltim Rusman Yaqub mendapat laporan itu. Salah satunya, yaitu perihal website yang tak bisa diakses dan lamban dibuka. Selain itu, kata dia, syarat pendaftaran beasiswa juga dinilai tak memberi peluang bagi seluruh mahasiswa Kaltim. Misalnya pendaftar harus berasal dari kampus yang terakreditasi.

Baca juga: BNNK Samarinda Amankan Sabu 1 Kg Asal Malaysia

Mendapat keluhan tersebut, Rusman mengaku akan memanggil Dinas Pendidikan dan Kebudayaan serta Badan Pengelola Beasiswa Kaltim Tuntas.

“Kita akan panggil, supaya tidak menimbulkan kontroversi di masyarakat,” ucap Rusman.

Politikis PPP ini menganggap, syarat mahasiswa yang harus kuliah dengan adanya akreditasi, menjadi problem baru. Dengan syarat tersebut telah banyak mahasiswa yang tak bisa ikut beasiswa tersebut. Padahal program tersebut diharapkan dapat diakses seluruh mahasiswa di Kaltim. Baik dari kampus yang terakreditasi maupun tidak terakreditasi.

“Harusnya dibuka saja untuk umum. Kan sudah ada kriterianya. Mahasiswa berprestasi dan tidak mampu,” ungkapnya.

Ia menjelaskan kenapa hal ini menjadi masalah. Sebab, mahasiswa yang tak mampu secara ekonomi pun tak diambil dari lembaga tertentu. Tak ada pengujian yang jelas. Hanya berbasis seleksi administrasi.

“Kenapa tidak langsung menentukan fokusnya. Misalnya, yang tidak mampu. Diambil dari panti asuhan. Kan jelas rekrutmennya. Dari pada diseleksi. Pertanyaannya, apakah tim seleksinya tahu miskin atau tidak yang lolos itu,” imbuhnya.

Baca juga: Upah dan Iuran BPJS Tak Dibayar, Buruh Ngadu ke Kantor Gubernur Kaltim

Diketahui, pada 2019 Pemerintah Provinsi (Pemprov) Kaltim menggelontorkan dana Rp 165 miliar untuk Beasiswa Kaltim Tuntas dan Beasiswa Kaltim Stimulan. Proses seleksi sudah rampung. Bahkan nama-nama penerima sudah ditentukan.

Dua program ini menjaring 11.106 pelajar. Rinciannya, 2.954 untuk pelajar kurang mampu, disabilitas, santri, dan anak veteran. Kemudian 6.452 pelajar SD, SMP, SMA/SMK, serta 1.700 mahasiswa.

Rusman pun mengaku belum ada penjelasan dari pemerintah maupun dinas terkait perihal program tersebut. Oleh karenanya, sebagai perpanjangan tangan aspirasi masyarakat, ia akan meminta kepada instansi terkait dasar aturan yang menimbulkan masalah tersebut.

"Dalam waktu dekat akan kita panggil semuanya," tandanya. (*)