09 Desember 2019
  • PORTAL BERITA ONLINE
  • NEWS AND ENTERTAINTMENT ONLINE
  • BERANI BEDA..!!
  • MENGEKSPOS KALIMANTAN & TIMUR INDONESIA

Upah dan Iuran BPJS Tak Dibayar, Buruh Ngadu ke Kantor Gubernur Kaltim


Upah dan Iuran BPJS Tak Dibayar, Buruh Ngadu ke Kantor Gubernur Kaltim
Buruh PT RRL menyambangi kantor Gubernur Kaltim. (EKSPOSKaltim/Muslim)

EKSPOSKALTIM.com, Samarinda - Buruh dari PT RRL bersama Serikat Pekerja (SP) Kahutindo dan Hukatan SBSI menggelar aksi di depan kantor Gubernur Kaltim, di Samarinda, Senin (21/10).

Mereka mengadukan nasibnya kepada pemerintah untuk menindak tegas perusahaan tempat mereka bekerja. Mereka meminta Pemprov Kaltim agar pihak perusahaan dapat segera memenuhi hak-hak karyawan, mulai dari upah yang kerap terlambat, hingga iuran BPJS yang tidak disetorkan oleh perusahaan.

Baca juga: Siswadi Resmi Pimpin DPRD Samarinda 2019- 2024

Tak hanya itu, merek juga meminta pembayaran gaji/upah, tunggakan BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan.

"Setiap bulan gaji kita dipotong, tapi tidak pernah disetorkan ke BPJS, jadi kalau mau berobat ya bayar sendiri. Kwitansinya kita serahkan, tapi penggantiannya juga tidak jelas," kata salah satu buruh.

Menurut Ketua SP Kahutindo, Mustaim, ada ribuan buruh yang belum jelas hak- hak nya diberikan oleh perusahaan. Ia mengharapkan agar Pemprov Kaltim melalui gubernur dapat memediasi agar persoalan ini dapat terselesaikan.

"Kami minta tolong kepada Bapak Gubernur agar bisa menjembatani nasib kami," ucapnya.

Dirinya menjelaskan mengenai hak-hak buruh yang tidak diterima sebagaimana mestinya, seperti upah yang kerap terlambat dibayarkan. Padahal sesuai dengan perjanjian kerja bersama, setiap tanggal 10 setiap bulannya, upah harus dibayarkan ke buruh. Namun hingga saat ini upah tidak kunjung dibayarkan dengan keterlambatan mencapai dua bulan.

"Selain itu, ada beberapa hal lainnya, seperti penggantian uang berobat yang masih kurang, serta uang PHK yang belum sepenuhnya dibayarkan," jelasnya.

Masalah menjadi dilematis, karena aktivitas perusahaan PT RRL sudah tidak lagi beroperasi sejak empat bulan terakhir, karena tidak ada lagi bahan baku untuk produksi. Padahal karyawan PT RRL mencapai 1.200 karyawan.

Ketua Hukatan SBSI, Malijanus menambahkan, tidak banyak tuntutan buruh, hanya meminta agar perusahaan penuhi seluruh hak buruh.

"Kami minta komitmen perusahaan, karena ini sudah berlangsung lama," tegasnya.

Baca juga: Festival Mahakam 2019 Bakal Digelar 1 -3 November 2019

Pemprov Kaltim menerima aspirasi buruh tersebut. Beberapa perwakilan melakukan audiensi dengan pejabat terkait. Pertemuan tersebut dipimpin Kepala Satpol PP Gede Yusa didampingi Kepala Dinas Kehutanan Amrullah, Kabid Pengawasan Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Kaltim Usriansyah, Kabag Pemerintahan Biro Pemerintahan Imanudin, perwakilan Badan Kesbangpol serta Disperindagkop dan UMKM.

Dalam kesempatan itu, Kabid Pengawasan Disnakertrans Kaltim Usriansyah mengatakan pemprov akan memanggil manajemen perusahaan RRL untuk meminta ketegasan tentang apa yang dikehendaki oleh buruh RRL.

"Pemprov mengapresiasi dan merespon dengan baik apa keinginan rekan-rekan. Dalam minggu ini kita panggil pihak direksi dan manajemen perusahaan tersebut, semoga yang bersangkutan bisa hadir. Tuntutan yang disampaikan para peserta aksi unjuk rasa melalui surat sudah kita akomodir," kata Usriansyah. (*)

Reporter : Muslim Hidayat    Editor : Abdullah

Apa Reaksi Anda ?

0%0%0%0%0%0%0%0%


Comments

comments


Komentar: 0